Minggu, 05 Oktober 2008

BAB IV

BAB IV

HASEL PENELITIAN DAN PEMBARASAN


4.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian mulai dari deskripsi data, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesa, pembahasan dan berbagai permasalahan yang ditemul dalam penetitian lapangan. Hasil penelitian ini berpedoman pada data hasil penyebaran kuesioner yang pengolahannya dengan bantuan komputer.

Untuk kebutuhan penelitian ini respondennya adalah 90 kepala kepala keluarga dari 3 Ke1urahan di Koatamadya Jakarta Barat yang menerima program. pembangunan terpadu pada tahun anggaran 2000. Ke1urahan. dimaksud adalah Kecamatan Jelambar, Teluk Gong dan Grogol

Dalam penelitian ini, setiap Keluraga ditetapkan sejumlah 30 kepala keluarga yang menjdi sumber informasi, yang ditentukan secara acak. Artinya, setiap kepala keluarga memillki kesempatan yang sama untuk menjadi unit informasi.

Penetapan kepala keluarga sebagai unit informasi adalah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini yakni untuk menghimpun informasi mengenai

pengaruh kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.

Walaupun unit informasinya untuk setiap Ke1urahan. ditentukan secara acak, namun diusahakan responden dimaksud berasal dari RT atau RW yang secara langsung mendapat program pembangunan terpadu. Sebagai gambaran akan dijelaskan jum1ah RT, RW dan kepala ketuarga untuk setiap Ke1urahan. obyek serta besarnya sampel yang diambil pada tabael berikut.

Tabel 4. 1.

Data RT, RW, Kepala Keluarga dan banyaknya sampel yang

diambil untuk setiap Ke1urahan obyek di Kotamadya Jakarta

Selatan.


No.

Kelurahan/Kecamatan

RW

RT

Jumlah KK

Jumlah Sampel

1

Jelambar

12

105

7.928

30

2

Teluk Gong

11

167

8.883

30

3

Duri, Grogol

12

146

7.823

30


Jumlah

35

418

24.634

90

*) Penetapan penulis

Sumber : Bapeko Jakarta Barat

Rencana kegiatan Program Pembangunan Terpadu di Tiga Kelurahan, Kotamadya Jakarta Barat, Tahun Anggaran 2000


4.1.1. Deskripsi Data

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner secara berturut turut dideskripsikan sebarannya. Data data dimaksud yaitu kebijakan pemerintah (X,), peranan pemimpin lokal (X2) dan pelayanan masyarakat (Y).

Deskripsi data yang dimaksud diantaranya adalah skor terendah dan skor tertinggi sehingga nampak rentang datanya, nilai rata rata, standar deviasi, modus, median, varian, dan distribusi frekuensi yang disertai histogram. Data data tersebut dihitung secara komputerisasi dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 10.

4.1.1.1. Kebijakan Pemerintah

Distribusi frekuensi dari data variabel kebiajakan pemerintah yang diperoleh nampak pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Deskripsi Data Variabel Kebijakan Pemerintah


No

Ketrangan

Hasil

1.

Skor minimum

76

2.

Skor maksimum

107

3.

Range

31

4.

Mean

91,44

5.

Median

91

6.

Modus

90

7.

Standar deviasi

90

8.

Varian

27,55


Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa skor terendah (minirnum) yang diperoleh untuk variabel kebijakan pemerintah adalah 76 dan tertinggi (maksimum) adalah 107. Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa rentang datanya (range) adalah 31 (107 76). Selanjutnya untuk mean, modus dan mediannya masing masing sebesar 91,44, 90 dan 91. Sementara itu standar deviasinya = 5,25 dan variannya = 27,55

Sebagai gambaran bahwa untuk mengetahui kondisi kebijakan pemerintah di Kotamadya Jakarta Barat secara keseluruhan, digunakan pedoman interpretasi yang merujuk pada 5 (lima) interval seperti yang tertera pada Tabel 4.2 yang disusun berdasarkan skor ltem terendah sampai tertinggi. Skor terendah = 76 ( 76 x 1) menunjukkan bahwa semua jawaban atas 76 item pernyataan dalam kuesioner kebijakan pemerintah adalah 1 (sangat tidak setuju), sedangkan skor tertinggi = 380 (76 x 5) mengindikasikan semua jawaban atas 76 item, pemyataan dalam kuestoner kebijakan penierintah adalah 5 (sangat setuju).

Tabel 4.3

Pedoman Interpretasi Variabel Kebijakan Pernerintali


No

Interval

Kategori

1

2

3

4

5

76 137

138 199

200 261

262 323

324 - 380

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

Sebagaimana, dijelaskan pada (Tabel 4.2) di atas bahwa mean atau nilai rata rata yang diperoleh sebesar 91,44. Hasil ini apabila merujuk pada pedoman yang terdapat pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah tergolong sangat rendah, karena nilai rata ratanya berada pada interval 76 – 137.

Selanjutnya untuk distribusi frekuensi dari variabel kebijakan pemerintah berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4

Disiribusi Frekuensi Skor Kebijakan Pemerintah

No

Interval

Hasil

Presentase

1.

76 79

1

1,11

2.

80 83

4

4,44

3.

84 87

13

14,44

4.

88 92

36

40,00

5.

93 97

28

31,11

6.

98 J02

4

4,44

7.

103 107

4

4,44

Jumlah

90

100


Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, ternyata data data yang terbanyak berada pada interval 88 92, yaitu sebanyak 36 data atau 40,00%. Sementara itu untuk data yang terendah berada pada interval 76 79, yaitu 1 data atau 1, 11 %.

Lebih jelasnya data data distribusi frekuensi di atas dapat digambarkan dalam bentuk historgram seperti tampak pada gambar berikut ini.

















Gambar 4.1

Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kebijakan Pemerintah

4.1.1.2. Peranan Pemimpin Lokal

Data data untuk variabel peranan pemimpin lokal yang berhasil dihimpun, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5

Deskripsi Data varlabel Peranan Pemimpin Lokal

No

Ketrangan

Hasil

1.

Skor minimum

57

2.

Skor maksimum

78

3.

Range

21

4.

Mean

28,16

5.

Median

68

6.

Modus

67

7.

Standar deviasi

4,81

8.

Varian

23,14

Berdasarkan tabel 4.5 di atas tertihat bahwa skor terendah minimum yang diperoleh untuk variabel peranan pernimpin lokal adalah 57 dan yang tertinggi (maksimum) adalah 78. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa rentang datanya (range) adalah 21. Selanjutnya untuk mean atau nilai rata rata sebesar 68,16, modus = 67 dan mediannya = 68. Sedangkan standar deviasinya diketahui sebesar 4,81 dan variannya = 23, 14

Pedoman yang digunakan untuk menyimpulkan kondisi efektivitas peranan pemimpin lokal mengacu pada (lima) interval seperti yang tertera pada Tabel 4.6 yang disusun berdasarkan skor item tertendah sampai tertinggi. Skor terendah = 57 (57 x 1) menunjukkan bahwa semua jawaban atas 57 item penyataan dalam kuesioner peranan pemimpin lokal adalah 1 (sangat tidak setuju), sedangkan skor tertinggi = 285 (57 x 5) mengindikasikan semua jawaban atas 57 item pernyataan dalam kuesioner kepemimpinan adalah 5 (sangat setuju).

Tabel 4.6

Pedoman Interpretasi Variabel Peranan Pemimpin Lokal

No

Interval

Kategori

1.

2.

3.

4.

5.

57 – 102

103 – 148

149 – 194

195 – 240

241 – 285

Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

Dari distribusi data di atas serta mengacu pada Tabel 4.5 terlihat bahwa mean atau nilai rata rata yang diperoleh sebesar 68,1.6. Nilai ini niencerminkan bahwa efektivitas peranan pemimpin lokal tergolong sangat rendah, karena nilai rata ratanya berada pada interval 57 102,

Selanjutnya untuk distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peranan Pemimpin Lokal

No

Interval

Frekuensi

Presentase

%

1.

57 – 59

7

7,78

2.

60 – 62

4

4,44

3.

63 – 65

14

15,56

4.

66 – 68

21

23,33

5.

69 – 71

19

21,11

6.

72 – 74

16

17,78

7.

75 – 78

9

10,00

Jumlah

90

100


Sebagaimana terilhat pada tabel 4.7 di atas, data data yang berada pada interval 66 68 mendominasi data yang diperoleh untuk variabel peranan pernimpin lokal, yaitu sebanyak 23,33% Sedangkan data data yang berada pada interval 60 62 memiliki frekuensi yang paling kecil yaitu 4,44 %.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi variabel peranan pemimpin lokal, dapat dilihat pada historgram di bawah ini.












Gambar 4.2

Histogram Distribusi Frckuensi Skor Varlabel Peranan Pemimpin Lokal


4.1.1.3. Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan data untuk variabel pelayanan masyarakat, diperoleh distribusi data sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Deskripsi Data variabel Pelayanan Masyarakat

No

Ketrangan

Hasil

1.

Skor minimum

52

2.

Skor maksimum

79

3.

Range

27

4.

Mean

64,31

5.

Median

65

6.

Modus

66

7.

Standar deviasi

4,94

8.

Varian

24,40

Dari Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa, skor terendah minimum yang diperoleh untuk variabel pelayanan masyarakat adalah 52 dan tertinggi (maksimum) adalah 79. Dari tabel di atas terlihat bahwa rentang datanya adalah 27. Selanjutnya untuk mean atau nilai rata rata sebesar 64,31, modus = 66 dan nilal mediannya = 65. Sedangkan standar deviasinya = 4,94 dan variannya 24,40.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi pelayanan masyarakat: secara umum yang ada di Kotamadya Jakarta Barat, digunakan pedoman intepretasi yang merujuk pada (lima) interval seperti yang tertera pada Tabel 4.8 yang disusun berdasarkan skor item terendah sampai tertinggi. Skor terendah adalah 52 (52 x 1) menunjukkan bahwa semua jawaban atas 52 item pernyataan dalam kuesioner pelayanan masyarakat adalah 1 (sangat tidak setuju ), sedangkan skor tertinggi adalah 260 (52 x 5) mengindikasikan semua jawaban atas 52 item pemyataan dalam kuesioner pelayanan masyarakat adalah 5 (sangat setuju).

Tabel 4.9

Pedoman Interpretasi Variabel Pelayanan Masyarakat

No

Interval

Kategori

1.

2.

3.

4.

5.

52 – 93

94 – 135

136 – 177

178 – 219

220 – 260

Sangat buruk

Buruk

Sedang

Baik

Sangat tinggi

Dari distribusi data vaniabel pelayanan masyarakat pada tabel 4.8 di atas terlihat bahwa incan atau nilai rata rata yang diperoleh = 64,31. Nilai ini mencerminkan bahwa pelayanan masyarakat di Koatamadya Jakarta Barat tergolong sangat buruk, karena nilai rata ratanya berada pada interval 52 93.

Selanjutnya untuk distribusi frekuensinya dapat dilifiat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 10

Distribusi Frekuensi Skor Pelayanan Masyarakat

No

Interval

Frekuensi

Presentase

%

1.

52 – 55

5

5,56

2.

56 – 59

9

10,00

3.

60 – 63

26

28,89

4.

64 – 67

30

33,33

5.

68 – 71

16

17,78

6.

72 – 75

2

2,22

7.

76 – 79

2

2,22

Jumlah

90

100.00


Distribusi frekuensi skor untuk variabel pelayanan masyarakat, ternyata data data yang dominan berada pada interval 64 67 sebanyak 30 atau 33,33%. Sementara data data yang berada pada interval 72 75 dan 76 79 masing masing memiliki frekuensi yang paling kecil yaitu sebesar 2 atau 2.22%.

Selanjutnya, distribusi frek uensi variabel pelayanan masyarakat dapat dillhat pada historgram di bawah ini.













Gambar 4.3

Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pelayanan Masyarakat


4.1.2. Pengujian Persyaratan Analisis

Dalam penelitian ini pengujian. persyaratan analisis yang digunakan adalah uji normalitas data dan uji linieritas. Uji nortnalitas data dilakukan dengan menggunakan statistik Lilliefors, sedangkan untuk uji linieritas digunakan. persamaan regresi.

4.1.2.1. Uji normalitas data

  1. Uji normalitas data vaniabel kebijakan pemerintah.

Hasil pengujian norrinalitas data untuk variabel kebi akan. pemerintah diperolefi nilai Lilliefors hitung (L hitung) sebesar 0.080 dan nilai signifikansi sebesar 0.200. Merujuk pada hasil itu, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data untuk varibel kebijakan pemerintah adalah normal, dimana nilai signiftkansi yang diperoleh. lebili besar dari 0.05.

Selain dapat dibuktikan dengan cara perhitungan statistik, normalitas data juga dapat dililiat dari diagram normalitas. Dari diagram. yang dihasilkan ternyata data data menvebar disepanjang garis diagonal, yang artinya data­data untuk variabel kebijakan pemenintah berdistribusi normal. (Iihat pada lampiran ).

  1. Uji normalitas data variabel peranan pemimpin lokal.

Untuk varlabel kepernimpinan, berdasarkan perhitungan, diperoleh nila Lilliefors hitutig (L hitung) sebesar 0.089 dan nilai signifikansi sebesar 0.072. Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data untuk varibel kepemimpinan adalah normal dimana nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0.05.

Sementara itu dari diagrarri normalitas data, juga terlihat bahwa data data menyebar di sepanjang garis diagonal; yang bcrarti data data untuk variabel peranan pemimpin lokal. berdistribusi normal (lihat pada lampiran)

  1. Uji normalitas data varlabel pelayanan masyarakat.

Pada data data vaniabel pelayanan diperoleh nilai Lilliefors hitung (L hitung) sebesar 0.071 dengan nilal signifikansi = 0.200, yang berarti lebih besar dari 0.05. Hasil ini menunjukkan suatu distribusi normal. Sementara itu dari diagram normalitas data, juga terlihat data data menyebar disepanjang gans diagonal, yang berarti data data untuk varlabel pelayanan masyarakat berdistribusi normal (1ihat pada lampiran).

4.1.2.2. Uji linieritas data

  1. Uji linieritas variabel kebijakan pemerintah, terhadap pelayanan masyarakat.

Dari hasil pengujian linieritas data untuk varlabel kebijakan pemerintah terhadap variabel pelayanan masyarakat, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,944 dan signifikansi 0.545 (1ihat Lamipiran). Sementara itu, nilai F tabel pada taraf kepercayaan 95% dengan dk pembilang 24 dan dk penyebut 23 diketahui sebesar 2,04. hal ini menggambarkan bahwa variabel kebijakan pemerintah linier terhadap variabel pelayanan, karena nilai F hitung lebih kecil dari nilal F tabel dan nilai signifikansinya (0,545) lebih besar dari,0,05.

  1. Uji linieritas variabel peranan pernimpin lokal. terhadap pelayanan masyarakat.

Nilai F hitung yang diperoleh untuk uji linieritas variabel peranan pemimpin lokal dengan pelayanan masyarakat adalah 0.830 dengan signifikansi 0.660 (lihat Lampiran). Nilai ini ternyata lebih kecil dari F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk pembilang 19 dan dk penyebut 18 yaitu. sebesar 2.19, demikian pula nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel peranan pemimpin lokal linier terhadap variabel pelayanan masyarakat.

4.1.3. Pengujian Hipotesis

4.1.3.1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah terbadap Pelayanan Masyarakat.

Hasil perhitungan statistik untuk pengujian hipotesis yang meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan regresi yang diperoleh dengan bantuan komputer, yaitu program SPSS ( Stativtical Product and Service Solutions versi 10, terangkum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik

Antara Variabel Kebijakan Pemerintah (X1) dengan Pelayanan

Masyarakat (Y)


Variabel Bebas

Koefisien Regresi

T Hitung

Kebijakan Pemerintah

0.165

1,666

Konstanta

49,262

Variebel Terikat

R (Korelasi)

R2 (koefisien determinasi)

T Tabel

: Pelayanan Masyarakat

: 0.175

: 0.031

: 1.99

Sumber : Diolah berdasarkan Program SPSS for Windows R. 10 2002

  1. Analisis korelasi

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui nilai koefisien korelasinya (r) sebesar 0.175. Nilai ini mencerminkan bahwa antara kebijakasn pemerintah dengan pelayanan masyarakat secara kualitatif mempunyai hubungan pengaruh yang tergolong sangat rendah. Hasil koefisien korelasi (r) yang positif (0.175) menunjukkan orientasi hubungan positif, dimana semakin tinggi/semakin baik kebijakan pemerintah yang dilaksanakan/dipedomani oleh aparatur Kotamadya Jakarta Barat, maka ekualitas pelayanan masyarakat juga akan meningkat.

  1. Analisis koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0.032 atau dalam persentase = 3,2 %. Hal ini mencerminkan bahwa variabel bebas (kebijakan pemerintah) kurang mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (pelayanan masyarakat). Besaran angka koefisien determinasi tersebut juga menunjukkan bahwa kontribusi variabel kebijakan pemerintah terhadap variabel pelayanan masyarakat adalah 3,2 %. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 96,7%, dipengaruhi oleh variabel peranan pemimpin lokal dan variabel­variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

  1. Analisis uji hipotesa ( Uji t )

Hasil perhitungan uji hipotesa diperoleh nilai thitung sebesar 1,666. Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesa yang dirumuskan, maka terlebih dahulu nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Apabila nilai thitung lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel maka hipotesa nol (Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima. Nilal ttabel pada taraf level of significant 5% ( = 0,05) dengan degree freedom (df) = 89 adalah sebesar 1.99. Dengan demikian, jika dibandingkan antara nilai thitun (1,666) dan nila ttabel (1.99). Maka nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel . Ini berarti, hipotesa nol (Ho) diterima dan Ha ditolak; atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan antara kebijakan pemerintah dengan pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakairta Selatan.

  1. Analisis regresi sederbana

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansinya (0,099) lebih besar dari 0.05 dan nilai t hitung lebih kecil dari t-tabel. Hal ini, selain menyatakan bahwa hipotesa alternatif (Ha) tidak diterima, juga menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tidak dapat digunakan, sebagai prediksi yang baik.

Berdasarkan iabel 4.11 di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 49,262 + 0,165 X1.

Berdasarkan persamaan di atas dlketahui nilai konstantanya sebesar 49,262. Secara matematis, nilai konstanta tersebut menyatakan bahwa pada saat kebijakan pemerintah benilai 0, maka pelayanan memiliki nilai 49,262.

Selanjutnya nilal positif (0.165) Yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (kebijakan pemerintah) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel kebijakan pemerintah dengan vartabel terikat (pelayanan masyarakat) adalah searah; dimana setiap kenaikan satu satuan variabel kebijakan pemerintah akan. menyebabkan kenaikan pelayanan sebesar 0. 165.

Persamaan di atas apabila digambarkan garis regresinya tampak sebagai berikut.











Gambar 4.4.

Garis Regresi Pengaruh Kebijakan. Pemerintah (X1) terhadap Pelayanan Masyarakat (Y).


4.1.3.2. Pengaruh Peranan Pemimpin Lokal terhadap Pelayanan

Hasil perhitungan statistik antara peranan pernimpin lokal dengan pelayanan masyarakat terliliat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik

Antara Variabel Peranan Pemimpin Lokal (X2) dengan Pelayanan Masyarakat


Variabel

Koefisien Regresi

T Hitung

Kebijakan Pemerintah

0.196

1.829

Konstanta

50,922

Variebel Terikat

R (Korelasi)

R2 (koefisien determinasi)

T Tabel

: Pelayanan

: 0.191

: 0.037

: 1.99

Sumber : Diolah berdasarkan Program SPSS for Windows R. 10.2002

  1. Analisis korelasi

Nilai koefisien korelasi antara peranan pemimpin lokal dengan pelayanan niasyarakat, sebagaimana yang tampak pada Tabel 4.12 di atas adalah 0.191. Besaran angka koefisien korelasi tersebut secara kualitatif tergolong sangat rendah Selanjutaya, diketahui pula. bahwa angka koefisien korelasi bernilal positif (0.19l). Hal ini menunjukkan orientasi hubungan yang searah antara peranan, peimimpin lokal dengan pelayanan masyarakat, dimana apabila peranan pemimpin lokal semakin baik, maka pelayanan juga akan meningkat.

  1. Analisis koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.037, atau dalam persentase sebesar 3,7 %. Hal ini mencerminkan bahwa varlabel bebas (peranan pemimpin lokal) kurang mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (pelayanan masyarakat). Kontribusi variabel bebas (peranan perninipin lokal) terhadap perubalian variabel terikat (pelayanan masyarakat) hanya bernilai 5%. Adapun sisanya, yaitu sebesar 95%, dipengaruhi oleh variabel kebijakan pemerintah dan variabel variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

  1. Analisis uji hipotesa(Uji t)

Dari pengujian hipotesa diperoleh nilal thitung sebesar 1.829. Nilai ini ternyata lebih kecil dari nilai ttabel pada taraf level oj'significant 5% (= 0,05) dengan degree offteedom (df) = 89 yaitu sebesar 1,99. Ini berarti hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak; atau dengan kata lain: tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peranan pemimpin lokal dengan pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat.

  1. Analisis regresi sederhana

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansinya (0,071) lebih besar dari 0,05) dan nilai thitung lebih kecil dari Mabel. Elal ini, selain menyatakan bahwa hipotesa alternatif (Ha) tidak diterima, juga menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tidak dapat digunakan. sebagai prediksi yang baik.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 50,922 + 0,196 X2

Berdasarkan persamaan di atas diketahui nila konstantanya sebesar 50,922. Secara matematis, nilai konstanta tersebut menyatakan bahwa pada saat peranan pemimpin lokal bernilai 0, maka pelayanan masyarakat memiliki nilai 50,922

Selanjutnya nilal positif (0.196) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (peranan pemimpin lokal) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel peranan pernimpin lokal dengan variabel terikat (pelayanan masyarakat) adalah searah; dimana setiap kenaikan satu satuan variabel peranan pemimpin lokal akan menyebabkan kenaikan. pelayanan sebesar 0.196.

Persamuan di atas apabila digambarkan garis regresinya tampak sebagai berikut.












Gambar 4.5.

Garis Regresi Pengaruh Peranan Pemimpin Lokal (X2) terhadap Pelayanan Masyarakat (Y).


4.1.3.3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah (X1) dan Peranan Pemimpin Lokal (X2) terhadap Pelayanan Masayarakat (Y).

Secara bersama sama (simultan) hasil perhitungan statistik yang diperoleh terangkum pada tabel berikia ini.

Tabel 4.13

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik

Antara Variabel Kebijakan Pemerintah (XI) dan Peranan Pemimpin

Lokal (X2) dengan Pelayanan Masyarakat (Y)


Variabel Bebas

Koefisien Regresi

T Hitung

Kebijakan Pemerintah

0.123



2,398

Peranan pemimpin lokal

0,158

Konstanta

43,319


Variebel Terikat

R (Korelasi)

R2 (koefisien determinasi)

T Tabel

: Pelayanan Masyarakat

: 0.229

: 0.052

: 2,71

Sumber : Diolah berdasarkan Program SPSS for Windows R. 10 2002

  1. Analisis korelasi

Dari hasil perhitungan secara simultan, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.13 di atas, diperoleh angka korelasi sebesar 0.229. Nilai ini ternyata lebih besar dari angka korelasi yang diperoleh, secara parsial. Besaran angka korelasi sebesar 0.229 secara kualitatif mempunyai hubungan yang tergolong sedang. Hasil koefisien korelasi (r) yang positif (0.229) menunjukkan orientasi hubungan positif, dimana apabila kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal semakin baik, maka pelayanan juga akan meningkat,

  1. Analisis koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0.052, atau dalam persentase sebesar 5,2%. Hal ini mencerminkan bahwa variabel bebas (kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal) kurang mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (pelayanan). Kontribusi variabel kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal terhadap perubahan variabel terikat (pelayanan) adalah 5,2 %. Adapun sisanya, yaitu sebesar 94,8 %, dipengaruhi oleh variabel variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini (selain variabel kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal).

  1. Analisis uji hipotesa ( Uji F)

Hasil perhitungan uji hipotesa diperoleh nilai Fhitung sebesar 2,398 Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesa yang dirumuskan, maka terlebih dahulu nilai Fhitung dibandingkan dengan nital Fhitung Apabila nilai Fhitung lebih besar dibandingkan dengan nilai Ftabel maka hipotesa nol (Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima.

Nilai Ftabel pada taraf level of significant 5% ( = 0,05) dengan degree offreedom (df)= 89 adalah. sebesar 2,7 1. Dengan demikian, jika dibandingkan antara nilai Fhitung (2,398 dan nilal Ftabel (2,71), maka nilai Fhitung lebih kecil dibandingkan nilai Ftabel. Ini berarti, hipotesa nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak; atau dengan kata lain: tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal dengan pelayanan terhadap masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat.

4.2. Pembabasan Hasil Penelitian

Setelah diuraikan hasil perhitungan beserta analisis yang disajikan secara singkat, maka pada bagian ini akan dijelaskan pembahasan yang berkenaan dengan hasil perhitungan yang telah diperoleh.

4.2.1. Kebijakan Pemerintah.

Dengan perhitungan statistik deskriptif, diperoleh nilai rata rata variabel kebijakan pemerintah sebesar 91,44. Nilai ini, apabila mengacu pada pedoman interpretasi untuk variabel kebijakan pemenintah, temyata masuk dalam kategori sangat rendah. Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah disini mencakup faktor internal yakni: seberapa besar pemahaman aparatur mengenai berbagai ketentuan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan terpadu, dan faktor eksternal yaitu: bagaimana mengiplementasikan ketentuan peraturan mengenai program pembangunan terpadu. Dari kenyataan ini dapat dijelaskan bahwa secara internal maupun eksternal, kebijakan pemerintah masih tergolong sangat rendah. Bertolak dari kondisi detntukan maka keinginan dan kemauan aparatur untuk memberikan pelayanan secara mak simal dan sungguh sungguh masih sangat kurang, sehingga belum dirasakan manfaatliya secara optimal oleh masyarakat. Dengan kondisi demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan. pemerintah mengenai program pembangunan terpadu amat sulit untuk diimplementasikan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena pada kenyataannya, aparatur lebih melihat bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, merupakan peluang untuk menciptakan berbagai usulan proyek yang pada gilirannya proyek dimaksud belurri merupakan kebutuhan masyarakat.

Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan pelayanan masyarakat tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan. dengan tingkat hubungan hanya sebesar 0.175 dan koefisien detenninasi 3,1 %. Meskipun tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan, ternyata kontribusinya hanya sebesar 3,1 %. Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap kualitas pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat pada ke1urahan kelurahan program pembangunan terpadu di Kotamadya Jakarta Barat.

Secara teoritis sebarusnya kebijakan pemerintah tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi kebijakan pemerititah sebagagai penuntun dalam menggerakan aparatur dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, program atau sebagal arati yang menggerakkan dalam penentuan tujuan pembangunan yakni membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain bahwa kebijakan pemerintah cukup memiliki peran sentral dalam mengarahkan tindakan seseorang dan menentukan kualitas kinerjanya.

4.2.2. Peranan Pemimpin Lokal.

Berdasarkan informasi vang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner, ternyata peranan pemimpin lokal di Kotamadya Jakarta Barat rnasih terkategori sangat rendah. Hasil ini menggambarkan bahwa peranan peminipin lokal di Kotamadya Jakarta Barat masih tidak maksimal mempengeruhi pelaksanaan program pembangunan terpadu padahal seyogyanya pernimpin lokal mengambil peran sentral dalam melaksanakan program pembangunan terpadu di wilayahnya. Namun dalam kenyataannya peran pernimpin lokal ini sangat kurang, bahkan adanya proyek proyek yang dilaksanakan di daerahnya tidak diketahui. Selain ltu, pada umumnya proyek proyek yang dilaksanakan di daerahnya dikerjakan oleh aparat teknis Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat atau Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui pihak ketiga (konsultan). Hal ini mestinya menjadi pusat perhatian khusus sekaligus bahan koreksi diri segenap unsur pimpinan lokal di Kotamadya Jakarta Barat khususnya pada kelurahan kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program pembangunan terpadu. Karena, dengan kondisi kualitas hubungan variabel peranan pemimpin lokal dengan variabel pelayanan masyarakat yang sangat rendah (r = 0,191), dan dengan kontribusi hanya 3,7 %, maka hal itu menunjukkan bahwa peranan pemimpin lokal di Kotarnadya Jak arta Selatan kurang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4.2.3. Pelayanan Masyarakat.

Berdasarkan analisis deskriptif atas data data pelayanan yang diperoleh dari responden teryata kualitas pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat tergolong kurang baik. Namun, prestasi ini bukan semata mata karena pengaruh kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal di Kotamadya Jakarta Barat, melainkan lebih disebabkan oleh variabel variabel lain. diluar dua variabel tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari dua faktor tersebut yang cuma 5,2 %. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa faktor faktor atau variabel variabel yang lebih dominan mempengaruhi pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta, Selatan bukanlah variabel kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi dua variabel tersebut masih relatif kecil, sehingga memerlukan perbaikan atau peningkatan. Upaya ke arah ini penting dilakukan, karena meskipun kontribusi dua variabel tersebut secara bersama sama relatif kecil, namun berinakna positif dan signifikan. Itu artinya apabila kondisi dua variabel tersebut diperbaiki, maka kualitas pelayanan masyarakat juga akan lebih baik. Hal inilah yang tampaknya menjadi tantangan bagi aparatur di Kotamadya Jakarta Barat dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanannya terhadap masyarakat.

Tidak ada komentar: