SKRIPSI DAN TESIS

sponge

2008-10-26T08:01:00.001-07:00

BAB I

2008-10-05T08:02:00.000-07:00

Pengaruh Kebijakan Pemda dan Peranan Pemimpin Lokal Thd Pelayanan Masyarakat DKI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, dampaknya dirasakan pula oleh masyarakat Jakarta. Kondisi ini menyebabkan makin banyak warga Jakarta masuk dalam kelompok masyarakat miskin, yang ditandai antara lain akibat dari pemutusan hubungan‑kerja (PHK) serta daya beli masyarakat menjadi semakin menurun. Keadaan ini berakibat kesenjangan yang semakin besar diantara warga masyarakat sehingga mudah dijadikan isu polifik serta timbulnya kerawanan sosial yang meresahkan. Hal ini nampak dari kerusuhan yang terjadi pada pertengahan Mei 1998 yang mengakibatkan pengrusakan dan pembakaran terhadap berbagai fasilitas sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Krisis ekonomi juga memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti antara lain semakin memburuknya kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Selain itu pula semakin langkanya penyediaan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga terjangkau, dan meningkatnya anak‑anak usia sekolah yang tidak mampu meneruskan pendidikan.

Dimasa krisis tersebut pembangunan masyarakal Jakarta relatif kurang lancar. Hal ini ditandai oleh dua faktor. Pertama, pembangunan masyarakat Jakarta selama ini terlalu mengandalkan peranan pemerintah. Sehingga pada saat krisis, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghadapi kesukaran finansial. Dana pembangunan baik yang berasal dari alokasi Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari pendapatan asli daerah mengalami pengurangan yang sangat drastis. Sebelum krisis, sumbangan Pemerintah Pusat terhadap APBD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kurang lebih sebesar 17, 5% dari total APBD. Sesudah krisis, menurun menjadi 7,8% dari total APBD. Disamping itu, akibat krisis ekonomi, dibarengi dengan inflasi yang cukup tinggi dan tingginya suku bunga bank, melumpuhkan roda perekonomian serta melemahnya kemampuan investasi dari Rp 42,20 triliun pada tahun 1997 menjadi Rp 9,4 triliun pada tahun 1998. Selain itu, pemberlakuan Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menambah keterbatasan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, kemampuan pemerintah dalam membangun masyarakat menurun secara siginifikan. Kedua, belum perkembaganya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada dasarnya masyarakat Jakarta mempunyai potensi yang cukup besar untuk membangun diri mereka sendiri. Namun, karena pola pembangunan selama ini yang bersifat "delivery" sehingga melahirkan ketergantungan yang pada gilirannya berakibat semakin kurang berkembangnya kreativitas masyarakat.

Ketika situasi krisis terjadi di Jakarta, tatanan masyarakat di tingkat bawah relatif kurang kuat sehingga muncul banyak persoalan sosial. Salah satu masalah kemasyarakatan yang cukup menonjol adalah kian menurunnya disiplin dan kepatuhan warga kota terhadap tertib hukum, dan bahkan tidak jarang ditemui warga Jakarta yang melanggar peraturan tanpa merasa bersalah dan dianggap sebagai suatu tindakan kewajaran. Permasalahan ini menunjukan adanya kelemahan mendasar dari konsep pembangunan yang selama ini diterapkan Pembangunan masyarakat bersifat terlalu terpusat, security approach, menyantuni, charity, serta menitik‑beratkan pada koordinasi perangkat birokrasi, seperti yang dilakukan melalui Camat dan Lurah. Pendekatan seperti ini perlu diubah ke arah yang lebih membuka kemungkinan munculnya upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Konsep pembangunan ini disebut pembangunan masyarakat yang berbasis komunitas (Community based development). Dari pendekatan ini, pembangunan masyarakat dipahami bahwa warga masyarakat memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah setempat dengan cepat, tepat dan mudah termasuk untuk mengatasi disiplin warga, pembangunan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Jakarta pada dasarnya mempunyai struktur komunitas yang kuat, mandiri, dan maju serta tidak mudah goyah Sumber daya manusia yang demikian ini apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat yang produktif. Hal ini dapat terwujud apabila ditunjang dengan upaya penguatan keberadaan pranata masyarakat di tingkat bawah, seperti Rukun Tetanga, Rukun Warga, Dewan Kelurahan ataupun Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K,). Upaya penguatan ini antara lain melalui penciptaan kegiatan yang memungkinkan pranata masyarakat tersebut menjadi wadah yang mendorong peranserta masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan Kelurahan tertinggal yang telah dimulai sejak tahun 1994 merupakan salah satu terobosan dalam rangka mewadahi peran serta masyarakat. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 608 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Kelurahan Tertinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Implementasi program ini belum maksimal, karena masing‑masing tingkatan pemerintah saling menunggu akibat dari masih rendahnya koordinasi pada setiap tingkat Pemerintahan tersebut.

Dalam perkembangan lebih lanjut, untuk meningkatkan penang-gulangan kemiskinan dan pembangunan Kelurahan tertinggal serta pembangunan Kelurahan yang termasuk dalam Instruksi Gubernur secara berkelanjutan, diperlukan suatu keterpaduan program baik sektoral maupun regional dari berbagai unit kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagai acuan pelaksanaan keterpaduan program ini diterbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 714 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Keterpaduan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan pada Kelurahan Tertinggal dan Kelurahan. Program Instruksi Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih. terhadap pelaksanaan keputusan Gubernur tersebut, maka dibentuk suatu Tim terpadu mulai dari tingkat Provinsi, Kotamadya, Kecamatan hingga Kelurahan. Tim terpadu ini dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 990/1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdit Taskin) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kegiatan tim ini tidak berjalan dengan baik, karena selain pendekatan yang sangat birokratis ‑ menunggu tindakan koordinasi yang diIakukan oleh tingkat pemerintah lebih tinggi ‑ misalnya, Lurah dan perangkatnya akan mulai melakukan kegiatan setelah memperoleh penugasan dari Camat ataupun Camat menunggu penugasan dari pimpinan di atasnya, juga akibat terjadinya krisis ekonomi yang berdampak cukup luas dalam kehidupan masyarakat.

Walaupun menghadapi kondisi yang tidak kondusif ini tidak berarti akan menyurutkan komitment Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan potensi Kelurahan tertinggal. Dalam mengatasi fenomena kemiskinan dan ketertinggalan Kelurahan tersebut, serta untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai mengembangkan suatu program pembangunan terpadu. Yang dimaksud dengan program pembangunan terpadu, adalah kegiatan pembangunan yang mencakup pembangunan fisik Lingkungan, ekonomi dan sosial budaya yang dirancang dan dilaksanakan secara bersamaan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada beberapa Kelurahan yang telah ditetapkan (sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1746/2000). Kelurahan yang dijadikan lokasi pelaksanaan program pembangunan terpadu tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1746/2000 tentang Penetapan Kelurahan‑Kelurahan Sebagai Lokasi Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Kumuh di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun Anggaran 2000. Untuk tahap awal pada tahun anggaran 2000 ditetapkan sebanyak 15 Kelurahan yang tersebar pada 5 (lima) Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain daripada itu, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan terpadu serta untuk memantau pelaksanaannya, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2704/2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Terpadu Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Kumuh di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan daerah kumuh melalui program pembangunan terpadu, secara keseluruhan tidak memperlihatkan suatu gambaran mengenai siapa sesungguhnya yang berperan. Karena dalam penjabaran tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sangat bersifat hirarkhis organisasi kedinasan yang terbatas pada tingkat Provinsi dan Kotamadya. Padahal kebijakan program pembangunan terpadu dilaksanakannya pada tingkat Kelurahan.

Bertolak dari situasi problematik tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian mengenai "Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peranan Pemimpin Lokal terhadap Pelayanan Masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta".

Yang dimaksud dengan Kebijakan Pemerintah adalah keseluruhan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur yang merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program pembangunan terpadu. Peranan pemimpin lokal adalah kewenangan atau penagasan yang diemban oleh pemimpin lokal yang terdiri atas Pemimpin Formal (Camat, Lurah beserta jajarannya), Peminipin Informal (Ketua RT, Ketua RW, Dewan Kelurahan, dan LKMD/K) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan program pembangunan terpadu. Sedangkan pelayanan masyarakat adalah hasil yang dinikmati oleh masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan program pembangunan terpadu. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji pengaruh kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peranan Pemimpin Lokal dalam pelaksanaan program pembangunan terpadu terhadap peningkatan, pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat.

1.2. Identiftasi Masalah.

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang, penulis mengidentifikasi permasalahan yang cukup menonjol, sebagai berikut :

1) Pelakasanaan program pembangunan terpadu lebih mengandalkan perangkat birokrasi dan pihak ketiga (konsultan/kontraktor) serta kurang memberikan peran kepada pemimpin lokal sehingga hasilnya cenderung tidak memenuhi tujuan dari program dimaksud.

2) Manajemen pengelolaan program pembangunan terpadu dilaksananakan oleh aparatur tingkat Walikotamadya dan kurang melibatkan aparat ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.

3) Perencanaan program pembangunan terpadu belum melibatkan masyarakat khususnya melalui wadah masyarakat yang ada (RT, RW, LKMDIK).

1.3. Pembatasan Masalah.

Agar penelitian ini tidak meluas dan mencapai tujuannya, penulis membatasi permasalahan hanya pada masalah berikut :

1) Pengaruh kebijakann Pemerintah terhadap pelayanan masyarakat.

2) Pengaruh peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat.

3) Pengaruh kebijakan Pemerintah dan peranan pemimpin lokal secara bersama‑sama terhadap pelayanan masyarakat.

1.4. Perumusan Masalah.

Kebijakan pada dasarnya adalah intervensi pemerintah untuk berusaha mencapai tujuan pembangunan, melalui tindakan‑tindakan mengarahkan (directing), mempengaruhi (influencing) dan mengendalikan (controlling) masyarakat (Prapto Yuwono, 2000:9). Secara lebih operasional Mustopadidjaja. (1992 : 16) merumuskan suatu definisi kerja mengenai kebijakan yaitu keputusan suatu organisasi (publik ataupun bisnis) yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, dan (2) penerapan atau pelaksanaan dari sesuatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai penyelenggaraan program pembangunan terpadu merupakan suatu keputusan yang bersifat teknis operasional yakni sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kekumuhan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama masyarakat dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, bahwa kebijakan yang dilaksanakan itu mampu mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dalam rangka mengurangi kemiskinan dalam masyarakat, baik kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif Dalam penerapannya di lapangan keadaan ini tidak terlalu nampak, karena ternyata kegiatannya pada umumnnya ditangani pihak ketiga (kontraktor/konsultan) atau pekerjaan bersifat swakelola.

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di depan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Apakah ada pengaruh kebijakan Pemerintah terbadap pelayanan masyarakat?

2) Apakah ada pengaruh peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat?

3) Apakah kebijakan Pemerintah dan peranan pemimpin lokal secara bersama‑sama berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat?

1.5. Maksud dan Tujuan Penelilian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menghimpun berbagai informasi mengenai pengaruh kebijakan Pemerintah dan peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat. Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan Pemerintah dan Peranan Pemimpin Lokal dalam pelaksanaan program pembangunan terpadu untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

1.6. Kegunaan Penclitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara akademis maupun praktis.

a. Secara akademis hasil penelitian ini

1) Memberi sumbangan bagi pengembangan iImu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan;

2) Mengembangkan pengetahuan manajemen pemerintahan dan kebijakan publik

b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparatur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga:

1) Mengerti dan memahami berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi tentang program pembangunan terpadu dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat;

2) Mengerti dan memahami peranan yang dilakukan oleh pemimpin lokal dalam pelaksanaan program pembangunan terpadu untuk peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya dalam mendorong pembangunan yang berbasis komunitas.

1.7. Kerangka Pemikiran.

Jakarta sebagai Ibukota Negara adalah kota yang mengalami proses pertumbuhan sangat pesat dan menjadi pusat berbagai kegiatan serta aktivitas dari segala bidang kehidupan (multi fungsi). Ditengah krisis ekonomi dan moneter yang sedang melanda Indonesia, tak terkecuali keadaan Jakarta juga semakin terpuruk dan harus berjuang untuk bangkit agar dapat berperan kembali dalam mendorong pembangunan baik lokal maupun regional.

Menghadapi tantangan globalisasi yang akan diawali pada tahun 2003 (saat AFTA dimulai), Jakarta dihadapkan pada berbagai masalah yang memiliki tingkat kerumitan tinggi, antara lain :

1. Pembangunan wilayah dengan permasalahan pada keterbatasan lahan;

2. Pembangunan ekonomi rakyat yang persoalannya berkisar pada masalah pemberdayaan potensi rakyat di tengah desakan pengusaha dan investor;

3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan fokus peningkatan keterampilan agar mampu mengikuti irama pembangunan dan kemajuan teknologi;

4. Pembinaan sosial budaya yang berorientasi pada sikap hidup toleran terhadap kemajemukan etnis, latar belakang dan adat istiadat sebagai ciri anatomi sosial Jakarta sebagai Ibukota Negara,

5. masalah fungsionalisasi otonomi daerah dengan masalah profesionalisasi pelayanan terhadap masyarakat;

Berbagai masalah global yang dijelaskan di atas, dan sejalan dengan krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya tingkat kesehatan gizi anak dan ibu hamil, bertambahnya keluarga miskin perkotaan dan semakin menurunnya kualitas kehidupan sosial dan lingkungan fisik. Dampak krisis ekonomi ini paling berat dirasakan oleh warga masyarakat bawah, sehingga dengan segala keterbatasan yang mereka miliki mencoba untuk tetap bertahan seraya berharap krisis segera berakhir.

Menyikapi permasalahan yang muncul sebagai akibat dari dampak krisis yang berkepanjangan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, antara lain melalui program perluasan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa program ketahanan pangan, padat karya dan penciptaan lapangan kerja produktif, perlindungan sosial (kesehatan dan pendidikan) dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih dikenal dengan Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Upaya yang dilakukan ini nampaknya tidak membuahkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini akibat, dari penanganan yang tidak terkoordinasi dengan baik, bersifat parsial dan tindakan sesaat, sehingga masih banyak warga masyarakat yang belum tersentuh program tersebut.

Kondisi seperti inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui keputusan Gubernur menetapkan program pembangunan terpadu. Mengacu kepada kebijakan tersebut, unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyusun program dengan memfokuskan kegiatannya pada kelurahan‑kelurahan yang telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur Nomor 1746/2000. Dalam mengimplementasikan program pembangunan terpadu, terkandung harapan untuk melibatkan semua unsur masyarakat Keterlibatan masyarakat termasuk di dalamnya peranan pemimpin lokal sebaiknya tidak bersifat menunggu Menurut Bijimer dan Reurink (Ufford, 1988 : 160) pemerintah lokal seharusnya berinisiatif dan berfungsi integratif maupun distributif dalam membangun partisipasi warga masyarakat dan lingkungannya.

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa pemimpin lokal terdiri dari pemimpin formal (Camat dan Lurah beserta jajarannya) dan pemimpin informal (Ketua RT, Ketua RW, Dewan Kelurahan dan LKMD/K). Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Camat dan Lurah, Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 66 dan pasal 67 menjelaskan

Ø Pasal 66 sebagai berikut:

2) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

3) Kepala Kecamatan disebut Camat.

4) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

5) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.

6) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.

7) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ø Pasal 67 sebagai berikut :

1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.

2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.

3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.

4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya, yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan secara lebih rinci diuraikan dalam Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 1999, sebagai berikut

Ø Pasa 11

1) Kewenangan Pemerintah Kecamatan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :

a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;

b. Pemeliharaan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat;

c. Pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban;

d. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; dan

e. Pembinaan Pemerintah K elurahan.

2) Pemenintah Kecamatan melimpahkan kewenangan secara luas kepada Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Ø Pasa 12

Kewenangan Pemerintah Kelurahan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :

a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;

b. Penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan yang tumbuh atas inisiatif masyarakat;

c. Pemeliharaan terciptanya ketenteraman dan ketertiban; dan

d. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Camat dan Lurah dengan dibantu perangkatnya masing-masing memiliki peran yang cukup strategis dalam keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan pemimpin informal (Ketua RT, Ketua RW, Dewan Kelurahan dan LKMD/K) tugas dan kewajibannya telah diatur sebagaimana dalam uraian berikut. Menurut Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ‑ selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lain ‑ adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Bertolak dari perumusan di atas, menyangkut tugas dan fungsi LKMD sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, adalah sebagai berikut:

Ø Pasal 3, LKMD atau sebutan lain mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,

b. Menggerakkan swadaya gotong‑royong masyarakat;

c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Ø Pasal 4, dalam melaksanakan tugasnya, LKMD atau sebutan lain mempunyai fungsi :

a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan;

b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;

c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;

d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;

e. Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 1999 pasal 14 ayat (6) “Di Kelurahan dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Dewan Kelurahan”. Pembentukan Dewan Kelurahan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan ‑ Mengenai tugas, hak dan kewenangan Dewan Kelurahan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 pasal 12 dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah. Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Kelurahan pasal 5, sebagai berikut.

Ø Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 12,

Dewan Kelurahan mempunyai tugas :

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. Memberikan usul dau saran kepada Lurah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

c. Menjelaskan kebijakan Pemerintahan Kelurahan, kepada warga Kelurahan,

d. Melaksanakan kegiatan, pemberdayaan masyarakat;

e. Melaksanakan konsultasi kepada instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan lainnya, di wilayah Kelurahan yaig bersangkutan;

f. Mengajukan Calon anggota Dewan Kota/Kabupaten kepada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Kecamatan masing‑masing.

Ø Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2001 pasal 5 ayat (1),

(1) Dewan Kelurahan mempunyai hak dan wewenang yang berkaitan dengan hal‑hal sebagai berikut.

a. Menampung aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung,

b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan baik secara lisan maupun tertulis;

c. Memberikan usul dan saran kepada Lurah, baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

d. Melakukan upaya‑upaya dan kegiatan dalam rangka menjelaskan kebijakan Pemerintah Kelurahan kepada warga Kelurahan;

e. Melaksanakan upaya‑upaya dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

f. Melaksanakan konsultasi tentang hal‑hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, Dewan Kelurahan, kepada instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah Kelurahan;

g. Memilih dan mengajukan calon anggota Dewan Kota/ Kabupaten Administratif.

Sedangkan berkaitan dengan tugas dan kewajiban Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Sakarta, pasal 3 sebagai berikut:

Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedoman kepada upaya‑upaya dalam rangka:

1) Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Menggerakan swadaya dan kegotong‑royongan masyarakat;

3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat,

4) Berpartisipasi dalam menampung dan menyatakan aspirasi masyarakat;

5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketenteraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;

6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;

7) Menjaga hal‑hal yang berkaitan dengan lingkungan;

8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau Pemerintah Daerah serta mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang bersangkutan.

Sedangkan tugas dan fungsi RT dan RW sebagai diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lainnya, adalah sebagai berikut.

Ø Pasal 6,RT atau sebutan lain mempunyai tugas:

a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah;

b. Memelihara kerukunan hidup warga,;

c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Ø Pasal 7, dalam melaksanakan tugasnya, RT atau sebutan lain mempunyai fungsi

a. Pengkoordinasian antar warga;

b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;

c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Ø Pasal 9, RW atau sebutan lain mempunyai tugas :

a. Mengegrakan swadaya gotong‑royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;

b. Membantu kelancaran tugas pokok LKMD atau sebutan lain dalain Bidang pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Ø Pasal 10, dalam melaksanakan tugasnya, RW atau sebutan lain mempunyai fungsi

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya.

b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara RT atau sebutan lain dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan di atas, baik yang berkenaan dengan peranan pemimpin formal maupun peranan pemimpin informal, terdapat satu garis merah kebijakan yang dapat diangkat adalah bahwa adanya sinergi yang bersinambung diantara pemimpin lokal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan menyangkut program pembangunan terpadu, dimana penanganan masalah kemiskinan dan kekumuhan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peranan Pemimpin lokal ini menjadi sangat strategis. Dengan kata lain, peranan pemimpin lokal ini dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, adalah merupakan suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat dan sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupannya, serta untuk menggerakkan perubahan kebijakan‑kebijakan yang selama ini nyata merugikan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya pembangunan yang selama ini dilaksanakan bersifat dari atas (top down). Walaupun secara konsepsional sudah diarahkan penyusunan dan pelaksanaannya yang berasal dari bawah (bottom‑up), realisasi di lapangan belum nampak. Akibatnya, kekuatan komunitas tidak pernah muncul kepermukaan. Warga masyarakat seolah-olah tidak berdaya, pasif, tanpa inisiatif, dan lebih banyak menunggu. Kondisi ini berlangsung terus, masyarakat terlena dan gamang, dan nampaknya kebutuhan masyarkat hanya diketahui oleh orang atau kelompok tertentu saja. Hal ini terjadi akibat kesenjangan informasi dan ketidaktahuan keluaran (output) program oleh masyarakat.

Dengan kenyataan seperti ini, pemimpin lokal sebagai penggerak komunitas lokal/masyarakat yang juga selaku perpanjangan tangan Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, seyogyanya mampu menjembatani permasalahan tersebut. Namun, kenyataan di lapangan memberikan gambaran yang sangat berbeda dengan tujuan dicanangkannya program pembangunan terpadu tersebut. Informasi sementara menunjukkan, keberadaan kegiatan program di wilayahnya sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan pekerjaan umumnya dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor atau konsultan), yang hasil pekerjaannya kurang memuaskan, seperti pekerjaan jalan lingkungan yang menimbulkan debu.

Jika dicermati dengan saksama, program pembangunan terpadu yang direncanakan dan dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, cenderung untuk memperbesar anggaran proyek unit kerja ‑ karena program ini baru dikenalkan pada pertengahan tahun anggaran 2000 ‑ sehingga fungsinya untuk pemberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini adalah salah satu akibat kurang berperannya lembaga‑lembaga masyarakat yang ada, seperti RT, RW, Dewan Kelurahan dan atau LKMD. Artinya, lembaga-lembaga tersebut kurang berhasil mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan terpadu. Menurut Panjaitan (2000 :28) bahwa konsep pemberdayaan kaum miskin tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing‑masing. Lebih jauh Hungtington dan Nelson (1994:198) menjelaskan bahwa fokus badan‑badan pemerintah dan dari dermawan‑dermawan asing yang menaruh perhatian terhadap memajukan kesejahteraan golongan-golongan berpenghasilan rendah disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

(1) dana bantuan tersebut secara potensial untuk memperbaiki kondisi kehidupan dan meningkatkan penghasilan golongan‑golongan yang paling miskin dalam masyarakatnya;

(2) mendorong pembangunan, bahwa komponen swadaya masyarakat akan memobilisasi tenaga kerja setempat dan kemapuan pengelolaan setempat, yang opportunity cost‑nya sangat rendah; dan

(3) organisasi‑organisasi kecil kaum miskin tidak mengancam organaisasi yang sudah berkuasa, atau menimbulkan tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau kernbali prioritas‑prioritas dan program‑programnya.

Hal ini memberi gambaran bahwa peranan organisasi‑organisasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Wadah inilah seyogyanya menjadi media efektif dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Pembangunan yang merupakan perubahan akan selalu melewati proses yang sistemik. Demikian pula dengan program pembangunan terpadu, yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Rangkaian kegiatan ini dituangkan dalam suatu kebijakan yang dipedomani oleh pelaku kebijakan, yakni peinimpin lokal. Karena itu, keberhasilan program ini tidak lepas dari kemampuan mereka untuk mengejawaitahkan tugas, kewajiban dan fungsi masing‑masing. Artinya, sejauhmana mereka mampu mendorong penguatan serta pemberdayaan masyarakat melalui upaya menumbuh-kembangkan kompetensinya untuk membangun dirinya sendiri. Menuntut agar rakyat bersedia membangun berdasar kekuatan mereka sendiri. Dari sini mereka akan dapat beranjak dari apa yang "harus" dikerjakan ke apa yang "dapat’ dikerjakan. Menurut Sutomo (1990:14), partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak saja terbalas pada pelaksanaan program, tetapi juga dalam menyumbang ide serta proses pengambilan keputusan dan Pemilihan program yang dilaksanakan.

Disinilah semakin nampak bahwa upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan terpadu, keberhasilannya akan sangat terkait erat dengan seberapa jauh kebijakan tentang hal tersebut dapat terakomodir dengan baik dalam pelaksanaannya, serta seberapa besar peranan pemimpin lokal mampu menyinergikannya dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan.

Kerangka, pemikiran seperti itu dapat digambarkan secara bagan sebagaimana nampak pada gambar berikut :

Keterangan :

§ Variabel bebas: X1 = Kebijakan Pemerintah

X2 = Peranan Pemimpin Lokal

§ Variabel tidak bebas: Y = Pelayanan masyarakat

§ Є (epsilon) = unsur diluar variabel di atas yang berpengaruh tapi tidak dianalisis

1.8. Hipotesis.

Berdasarkan rumusan permasalahan dan kerangka pemikiran sebagaimana dijelaskan di depan, maka hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif kebijakan Pemenintah terhadap pelayanan masyarakat.

2. Terdapat pengaruh positif Peranan Pemimpin Lokal terhadap pelayanan masyarakat.

3. Terdapat pengaruh positif kebijakan Pemerintah dan Peranan Pemimpin Lokal secara bersama‑sama terhadap pelayanan masyarakat.

bab II

2008-10-05T07:58:00.000-07:00

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pemerintahan

Pemerintahan sebagai seni pengelolaan kekuasaan sudah hadir sejak awal kehidupan manusia. Bentuk awal dari pemerintahan itu bisa bermacam-macam, namun ciri pokoknya, setelah tercapainya kesepakatan tentang aturan hukum, adalah kehadiran seorang pemimpin yang ditaati secara tulus atau terpaksa oleh orang orang dalam suatu kelompok masyarakat.

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Memang perkataan "pemerintah" dan "pemerintahan" merupakan rumusan yang dapat dibedakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ermaya Suradinata (1998 : 6), Pemerintah adalah lembaga atau badan badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Kalau dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "government” yang sering diartikan sebagai “pemerintah” maupun sebagai “pemerintahan”. C.F. Strong (dalam Pamudji, 1995: 23 24), mendefenisikan sebagai berikut:

Government is, therefore, that organization in which is vested ihe right to exercise sovereign powers. Government in the broad sense, is something bigger than a special body of minister a sense in which we colloqually tha it to day, when … Government, in the broader senvs, is charged with the maintenance of the peace and security of state within and whitout. It must, there fore, have, first, military power, or the control of armed forces; secondly, legislative power, or the means of making laws; thirdiy, financial power, or ihe ability lo extract sufficient money from the community to defray the cost defending the state and enforcing the law it makes on the stale's behalf

(Pemerintah (an) oleh karenanya, adalah organisasi dalam mana diletakkan ... hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah (an) dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kementrian-kementrian, suatu arti yang bisa kita pakai dalam pembicaraan dewasa ini apabila ... Pemerintah (an), dalam arti lebih luas, diberi tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, di dalam ataupun di luar. la, pemerintah (an), harus memillki, pertama, kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata; kedua, kekuasaan legislatif, atau sarana pembuatan hukum; ketiga, kekuasaan keuangan, yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan negara dan menegakkan hukum yang dibuatnya atas nama negara).

Selanjutnya dikemukakan Strong sebagai berikut

"It must, in short, have legislative power, executive power, andjudicial power, which we may call the three departments of government".

(Singkatnya, pemerintahan mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman, yang boleh kita sebut tiga cabang pemerintahan).

Sedangkan definisi pemerintahan (government) menurut W.S.Sayre (Ermaya Suradinata, 1998 : 100), "Government is best defined as the organization agency of the state, expressing and exercising is authority " (pemerintahan, definisi terbaiknya adalah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaarinya).

Dari uraian di atas, pemerintahan dapat berarti luas atau berarti sempit yang menurut Ermaya Suradinata (1998: 6), Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan badan badan publik yang hanya melipliti kekuasaan eksekutif.

Sejalan dengan pengertian ini, Pamudji (1995 : 25 26), Pemerintahan dalam arti tuas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ organ atau badan badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam rangka rnencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit, adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, adalah pelayanan kepada masyarakat, tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, yakni menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemajuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Sebagaimana dijelaskan Rasyid (1997 : 11 12), secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, sebagai berikut:

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara cara kekerasaa

Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang

terjadi di dalam. masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan keputusan pengadilan, dimana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta di mana perselisihan bisa didamaikan.

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih bajak jika dikerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular.

Kelima, melakukan upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang orang cacat, jompo dan anak anak terlantar; menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktlf, dan semacamnya.

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.

Uraian di atas memberikan gambaran adanya jangkauan tugas yang luas dan kompleks, dengan tanggung jawab yang sangat berat, terpikul di atas pundak setiap pemerintahan. Karena itu, secara prinsip terdapat dua maksud atau tujuan dalam pembentukan sebuah pemerintahan atau negara, yaitu : pertama, untuk menegakkan keteraturan atau memberi rasa aman dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat; dan kedua, untuk menciptakan suasana yang adil.

Berdasarkan konsep tentang pemerintahan, dan mengutip pendapat Rasyid (1998 : 6), pemimpin atau pemerintah yang baik itu adalah yang memberi kepada rakyat apa yang mereka inginkan sebelum mereka meminta. Oleh karena itu, dalam mengejawantahkan konsep tersebut, tentunya tidak lepas dari sistem pemerintahan. Membahas tentang sistem pemerintahan, maka perhatian seyogianya diarahkan pada tiga komponen utamanya, yaitu aturan main (konstitusi, hukum, etika), lembaga lembaga (yang berwenang melaksanakan aturan main), dan pelaku (khususnya pemimpin pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan kewenangan yang melekat pada lembagalembaga).

Mempelajari ilmu pemerintahan, membawa kita pada suatu pemahaman yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti pemahaman terhadap otonomi daerah, desentralisasi, sentralisasi, dekonsentrasi, demokrasi, birokrasi, kebijakan publik, kelembagaan, dan sebagainya. Pemahamanpemahaman tersebut dapat ditinjau dari segi Nomothetis, yang memberikan pengertian bersifat umum dari fenomena ideografi yang lebih berorientasi pada gejala gejala yang sifatnya spesifik dan mempunyai sifat einmalig, yaitu timbul dalam situasi konteks yang khusus.

2.2. Teori Kebijakan Publik.

Bromley (Lukman Hakim,1999) telah mengidentifikasikan tiga tingkat hirarkhi kebijakan yaitu Policy level, Organizational level dan Operational level. Pada masing masing level ini kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang undangan (Institutional arrangements) yang sesuai dengan tingkat hirarkhinya. Peraturan perundang undangan ini baik secara sendiri maupun bersama sama mempengaruhi pola pola interaksi (pattern of interactions) di dalam masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Pola pola interkasi inilah yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil (outcome) yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan adalah peran pemerintah untak mempengaruhi proses yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam terminologi ekonomi, kebijakan adalah bentuk intervensi pemerintah pada pasar. Untuk dapat melakukan intervensi secara kompeten (tepat), pemerintah perlu memenuhi beberapa prasyarat. Pertama, harus memiliki informasi yang akurat sehingga dapat memberi diagnosa permasalahan secara tepat. Kedua, pemerintah harus mempunyai otoritas yang memadai sehingga dapat memberikan terapi secara memadai pula; dan Ketiga, pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi akibat diluar dampak langsung yang ditimbulkan oleh adanya implementasi kebijakan, sehingga dapat mengatasi setiap dampak ikutan yang ditimbulkannya. Karena itu, kelayakan suatu kebijakan dapat dilihat dari apakah pemerintah mempunyai instrumen atau piranti kebijakan yang secara efektif dapat menjalankan kebijakannya. Penerapan instrument tadi ada yang bersifat universal, ada yang bersifat tertentu (discreet). Untuk itu dibutuhkan adanya kewenangan administratif pemerintah yakni kelayakan pemerintah untuk melakukan pengaturan maupun pemberian. Insentif.

Kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis yang dapat dikaji dari berbagai disiplin Ilmu. Kompleksitas dan dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan diarahkan atau ditujukan pada proses kebijakan. Dalam pandangan manajemen, proses kebijakan itu dapat difahami sebagai rangkaian kegiatan yang ineliputi sedikitnya tiga kelompok utama, yaitu (1) pembuatan kebijakan; (2) pengendalian pelaksanaan kebijakan; dan (3) evaluasi kinerja kebijakan (Mustopadidjaja AR, 1992).

Sehubungan dengan substansi dan lingkup permasalahan serta cakupan kebijakan tersebut, perlu dikenali konsep tentang sistem dan proses kebijakan. Yang dimaksud dengan sistem kebijakan (Mustopadidjaja AR, 1988) adalah suatu tatanan kelembagaan dan individu atau kelompok individu yang berperan dalam sebagian atau keseluruhan proses kebijakan, yang terdiri dari serta masing masing dirumuskan sebagai berikut:

Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbuinya isu (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan;
pembuat dan pelaksanaan kebijakan, adalah orang atau sekelompok orang, atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam system dan proses Kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam, perabuatan. Kebijakan atau dalam. tahap pelaksanaannya, dalam arti pengawasan, pengendalian, dan penilaian atas hasil hasil yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan;
kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atas serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu; dan
kelompok sasaran kebijakan, yaitu. orang atau sekelompok orang atau organsasi orgarusasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan.

William N. Dunn (1981) merumuskan sistem kebijakan sebagai berikut:

“the overal institutional paltern within wich policies are made, involves interrelatioships among three elements: public policies, policy stakeholders, and policy environments"

Pembahasan mengenal kebijakan publik adalah membahas mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dengan berbagai dimensi kelembagaannya yang kompleks. Dinamika kelembagaan dalam proses Kebijakan dipengaruhi oleh sistem politik ekonomi dan pemerintahan yang dianut, perkembangan lingkungan strategis serta pola manajemen pemerintahan yang dikembangkan. Dalam konteks inilah dikenal berbagai model pembuatan kebijakan (Thomas R. Dye, 1995 dalam Mustopadidja AR, 1999), seperti model kelembagaan (kebijakan dipandang sebagai kegiatan lembaga pemerintahan), model proses (kebijakan dipandang sebagai Ativitas politik), model elite (kebijakan dipandang sebagai preferensi elite), model kelompok (kebijakan dipandang sebagai konsensus kelompok), model rasional (kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara rasional, dan menjamin optimalitas sosial), model inkremental (kebijakan. dipandang sebagai modifikasi kebijakan sebelumnya), model sistem (kebijakan dipandang sebagai keluaran dari system), model permainan (kebijakan dipandang sebagai pilihan rasional dalam situasi kompetitif), dan model pilihan publik (kebijakan dipandang sebagai pembuatan keputusan kolektif dari individu individu yang berkepentingan).

Sama seperti dengan model lainnya, maka model pembuatan kebijakan publik juga merupakan simplikasi dari realitas yang jauh lebih kompleks, dan dinamik. Sehingga untuk mendapatkan representasi yang lebih mendekati kenyataan, dapat dikembangkan suatu model yang mengkombinasikan beberapa variabel relevan, yang mungkin tidak teridentifikasi dalain suatu model tetapi dinyatakan sebagai unsur eksplisit dalam model lainnya.

2.3. Teori Pemimpin dan Kepemimpinan.

Kata "pemimpin" dan "kepemimpinan" sering: dipahami secara rancu oleh sebagian orang. Padahal kedua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Mengutip pendapat Rasyid (1997 : 75), secara sederhana “pemimpin” bisa didefinisikan sebagai seseorang yang terus menerus membuktikan bahwa ia mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain, lebih dari kemampuan mereka (orang lain itu) mempengaruhi dirinya. “Kepemimpinan” adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh antara pemimpin dengan pengikut dalam mengejar tujuan bersama. Kartini Kartono (1998 : 5), kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengarai dan menggerakkan orang orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu.

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, dan mengutip pendapat Soebagio Sastrodiningrat (1999 : 14 151), pemimpin (leader) adalah seseorang yang dengan cara apapun, mampu mempengaruhi pihak orang lain untuk berbuat sesuatu, sesuai dengan kehendak orang itu sehingga tujuan yang telah ditentukan tercapai. "Kepemimpinan" (leadenship) adalah kemampuan seseorang yang dengan cara apapun mampu mempengaruhi pihak lain, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sesuai dengan kehendak orang itu, sehingga berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hans Finzel (2001 : 13) dengan definisi yang sangat sederhana, "kepemimpinan" adalah pengaruh. Atau definisi lain, adalah seorang pemimpin membawa orang lain ketempat yang takkan mereka datangi sendiri.

Bertolak dari uraian tersebut di alas, dimana pemimpin yang berkait erat dengan kemampuan mempengaruhi seseorang, dalam kenyataanya dikelompokkan kedalam pemimpin formal dan pemimpin informal dengan berbagai pendrian yang diberikan kepadanya. Kartini Kartono (1998:8 10) memberi definisi sebagai berikut:

Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi.

Adapun ciri ciri pemimpin formal antara lain ialah:

Berstatus sebagai pemimpin, formal selama masa jabatan tertentu, atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang (ada legitimitas);
Sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu;
la diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Karena itu dia selalu memiliki atasan/superior,
Dia mendapatkan balas jasa materiil dan immateriil tertentu, serta emolumen (keuntungan ekstra, penghasilan sampingan) lainnya;
Dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal, dan dapat dimutasikan;
Apabila dia melakukan kesalahan kesalahan, dia akan dikenai sanksi dan hukuman;
Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang; antara lain untuk : menentukan policy, memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervisi dan kontrol, menetapkan sasaran organisasi, dan mengambil keputusan keputusan penting lainnya.

Sedangkan pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin; namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Ciri ciri pemimpin informal, antara lain ialah

Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin;
Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya. sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya;
Dia tidak mendapatkan dukungan/backing dari suatu organisasi formal dalam, menjalankan tugas kepemimpinannya;
Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa: atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela;
Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu;
Apabila dia, melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum; hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya.

Hubungan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal dapat diperlihatkan dalam hubungan organisasi dan administrasi. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa hubungan antara pemimpin/kepemimpinan, organisasi, manajemen dan administrasi sangat erat. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi (Kartini Kartono, 1998:11) adalah sistem kegiatan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama mengarah pada tujuan bersama, dibawah kewenangan dan kepemimpinan. Seperti diketahui bahwa kepemimpinan mempunyai fungsi utama sebagai penggerak/dinamisator dan koordinator terhadap sumberdaya, manajemen merupakan Ativitas dalam organisasi untuk mencapai sasaran secara efektif, dan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua atau lebih manusia secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa manajemen adalah inti dari administrasi; sedang kepemimpinan merupakan inti dari organisasi dan dari manajemen. Dengan demikian yang lebih penting diperhatikan adalah adanya unsur relasi diantara pribadi pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang tentunya dalam, keadaan ini dituntut pemilikan sifat dan kualitas komunikatif yang mencakup kemampuan mengadakan koordinasi, mengkonsepsikan dan menjabarkan tujuan tujuan umum yang jelas, bersikap adil dan sanggup membawa kelompok ketujuan yang pasti dan menguntungkan, serta membawa pengikutnya kepada kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya masyarakat (manusia) itu dinamis sifatnya dan selalu mengalami perubahan sepanjang masa. Hal ini disebabkan oleh karena setiap harinya orang itu aktif melakukan macam macam usaha untuk mempertahankan keberadaannya secara individual; dan adanya kelompok kelompok manusia yang secara bersama-sama membangun lingkungan hidupnya dalam gerak membudaya. Oleh karena itu, aktivitas kolektif untuk membangun masyarakat (manusia) akan selalu membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan demi efisiensi kerja dan keberhasilannya.

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin beserta konsep konsep kepemimpinannya, dengan menampilkan latar belakang historis kemunculan pemimpin dan kepemimpinan, sebab musabab penampilannya ditengah khalayak ramai, tipe dan gayanya, persyaratan kepemimpinan dan untuk menjadi pemimpin, sifat sifat utama. pemimpin, tugas tugas pokok, dan etika profesi kepemimpinan. Hal ini dilandaskan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan ntuk menggerakkan orang lain untuk melakukan usaha bersama guna mencapai satu sasaran tertentu. Jadi, pemimpin itu seyogianya memiliki kelebihan, yang dengan demikian akan memperoleh pengakuan dan respek dari pengikutnya dan mematuhi segala perintahnya.

2.4. Teori Administrasi Pemerintahan.

Untuk membabas mengenai administrasi pemerintahan, terlebih dahulu harus dipahami tentang administrasi negara. Dalam perubahan kedua UndangUndang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) dan (7) disebutkan sebagai berikut :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah, provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang;

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa untuk menjembatani kepentingan Pusat dan Daerah dibutuhkan suatu proses kegiatan terstruktur yang dikenal dengan administrasi negara. Menyinggung mengenai administrasi negara, Ermaya Suradinata (1998A). mendefinisikan sebagai berikut, administrasi negara atau "public administration" adalah segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara dari tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertingi dalam suatu negara.

Sedangkan menurut definisi Pfiffner dan Presthus (Pamudji, cet.5 tt:20 21) sebagai berikut :

“Public atiminisiration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies”.

(Administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan badan perwakilian).

Pada bagian lain dikatakan bahwa "Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. lt is main1y occupied with the daily work of governments.

(Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari hari pemerintah). Lebih lanjut penjelasan tersebut diakhiri dengan "In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, en compassing innumerable skilis and techniques which give order and purpose to the efforts of large numbers of people ". (Secara menyeluruh, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan kecakapan dan teknik teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha usaba sejumlah besar orang).

Dari ketiga definisi di atas (Pamudji, cet.5 tt:21) menyimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan kebijakan pemerintah.

Bertitik tolak dari definisi di atas bahwa kepentingan administrasi negara adalah sebagai upaya mengeliminir timbulnya dikotomi fungsi pemerintahan, disatu pihak fungsi politisi dan pada pihak lain fungsi administrasi, yang tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi negara. Karena itu, maka proses penyelenggaraan negara akan terlihat dari cara berpikir penyelenggara negara, yang dapat dilihat dari fungsi yang bersifat politis dan bersifat administratif lebih jauh Ermaya Suradinata (19983) menjelaskan bahwa administrasi negara dapat dibagi menjadi administrasi pemerintahan dan administrasi perusahaan negara. Administrasi pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi administrasi sipil yaitu Ativitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga departemen maupun non departemen sampai pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sedangkan administrasi militer adalah seluruh Akivitas yang dilaksanakan oleh fungsi kesatuan dalam lingkungan angkatan bersenjata.

2.5. Teori Manajemen Pemerintahan.

Seperti halnya dengan banyak bidang studi yang menyangkut manusia, manajemen sulit di defenisikan. Dalam kenyataannya, tidak ada defenisi manajemen yang diterima secara universal. Hal ini terjadi karena defenisi manajemen dari para pakar selalu dikaitkan dengan model pendekatan yang dilakukannya. Mary Parker Follett (Handoko, 1997 : 8) mendefenisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dari defenisi ini akan memberikan pengertian bahwa para pimpinan (manajer) dalam mencapa tujuan tujuan organisasi melalui pengaturan orang orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan. Stoner (Handoko, 1997: 8) mendefenisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi ini Stoner menggunakan kata proses dan bukan seni, karena manajemen sebagai seni dapat mengandung arti bahwa hal itu merupakan kemampuan atau keterampilan pribadi, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen di definisikan sebagai proses karena semua pemimpin (manajer), tanpa memandang kecakapan atau keterampilan khusus yang dimiliki, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai lujuan tujuan yang diinginkan..

Proses tersebut terdiri dari kegiatan kegiatan menajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin (manajer) menggunakan semua sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan tujuan yang telah ditetapkan. Orang (sumber daya manusia) adalah sumber daya terpenting bagi setiap organisasi, tetapi para pemimpin (manajer) tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal apabila mengabaikan sumber daya sumber daya organisasi lainnya.

Sejalan dengan pengertian di alas, Sukanto Reksohadiprodjo (1996:13) mendefinisikan manajemen sebagai suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi keglatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif Dari definisi ini , dapat dirumuskan suatu pengertian sederhana yakni bagaimana upaya menempatkan manajemen sebagai kunel pengembangan.

Manajemen sebagai suatu wujud kegiatan kelompok orang yang memiliki kewenangan, tanggung jawab yang berbeda satu dengan lainnya, merupakan kerjasama kolektif atau dengan kata lain, suatu kelompok orang yang, melaksanakan tugas tugas atau fungsi fungsi manajerial.

Dengan memahami manajemen dari berbagai sudut pandang tersebut di atas, maka menurut Ennaya Suradinata (1998 : 14) manajemen adalah kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin.

Dari definisi ini dapat dirumuskan ciri ciri manajemen secara umum, yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya sekelompok orang atau orang yang menggunakan orang lain, adanya sumber sumber yang digunakan dalam mencapai tujuan, adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu.

Memperhatikan pengertian manajemen dan pemerintahan sebagaimana dijelaskan di depan, dimana manajemen yang merupakan genus, maka manajemen Pemerintahan merupakan salah satu spesies dari manajemen. Ermaya Suradinata (1998 : 14) mendefinisikan manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan.

Selain itu Sondang P. Siagian (1989 : 27) mendefinisikan manajemen Pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur Pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat Daerah.

Seperti diketahui bahwa mekanisme pemerintahan moder selalu mengorientasikan tindakan tindakannya pada pencapaian sesuatu hasil yang nyata. Dalam konteks ini, manajemen pemerintahan diarahkan agar terlebih dulu mendefinisikan “hasil apa” yang ingin dicapai dengan uang, peralatan, keahlian, dan tenaga kerja yang dikerahkan, Hal ini terkait erat dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu.

Seperti sistem manajemen pada umumnya, manajemen pemerin tahan juga menganut prinsip prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalain proses menghimpun dan menggerakkan orang orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, menggunakan dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.

Mengacu kepada pengertian di atas, manajemen pemerintahan yang merupakan proses pemberian bimbingan kepemimpinan, pengaturan dan pengendalian yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pemertintah. Secara konseptual bahwa perumusan manajemen pemerintahan adalah :

Munajemen sebagai kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang seefisien mungkin.
Istilah pemerintahan mengacu kepada kegiatan lembaga lembaga publik dalam mencapai tujuan negara.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa istilah manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai negara. Inti manajemen pemerintahan terletak pada proses menggerakkan orang dan sumber sumber yang ada untuk mencapai tujuan negara, dimana kondisi ini terkait erat dengan fungsi kepamongprajaan.

2.6. Teori Pembangunan.

Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Memang disadari bahwa pembangunan adalah satu diantara konsep konsep paling mendesak pada zaman sekarang ini. Sering orang memberi pengertian sepadan antara pembangunan dengan perkembangan, padahal

untuk kedua kata tersebut mernillki perbedaan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1997 : 9) pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan tidak perlu ada upaya tertentu.

Michael Todaro (Bryant dan White, 1987 : 3) mendefinisikan pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan perubahan penting dalam struktur sosial, sikap sikap rakyat dan lerabaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality), dan pemberantasan kemiskinan absolut. Soedjatmoko (1984:9) menyebutkan bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa sangat tergantung pada kemampuannya. mengelola transformasti sosial masyarakat secara tertib melalui pembangunan Pembangunan sebagai proses pembelajaran bagi kita untuk hidup lebih maju; hidup lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin.

Dalam kata pembangunan, hal yang paling pokok adalah adanya hakikat membangun yang berlawanan dengan merusak. Karena itu, perubahan kearah keadaan yang lebih baik seperti yang diinginkan dan dengan upaya yang terencana, harus dilakukan. melalui jalan yang tidak merusak, tetapi mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Tanpa mengecilkan sumbangan disiplin ilmu sosial terhadap studi pembangunan, kajian bidang ekonomi memberikan dampak paling besar terbadap konsep kosep pembangunan. Pembangunan, menurut liteatur liteatur ekonomi pembangunan, sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.

John Maynard Keyness (Arief, 1999:28) memfokuskan teorinya atas permintaan agregat yang efektif dalam negeri sebagai variabel strategis dalam mengatasi faktor faktor produksi. Sedangkan dalam model Harrod Domar, pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital (capital output ratio). Pada bagian lain berkembang sebuah model pertumbuhan yang disebut neo klasik. Teori pertumbuhan neo klasik ini, memasuk kan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti model Solow (Arief, 1999:40) mempostulasikan bahwa jika faktor tenaga kerja berlimpah yang mengakibatkan murahnya harga relatif tenaga kerja dibandingkan dengan harga relatif faktor modal, maka teknologi produksi akan beralih ke teknologi padat karya.

Dengan memperhatikan berbagai pemikiran tersebut di atas, maka salah satu harapan atau anggapan dari pengikut aliran teori pertumbuhan adalah bahwa hasil pertumbulhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah. Artinya, terdapat pembagian yang proporsional terhadap hasil pertumbuhan ekonomi pada setiap tingkatan masyarakat. Dan jika dikaji lebih lanjut bahwa harapan tersebut pada dasarnya sama dengan yang dijelaskan dalam tujuan pembangunan nasional (GBHN 1999 2004) yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokravis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandini, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Untuk mempercepat peningkatan kesejaahateraan masyarakat khususnya dalam penanganan masalah kemiskinan dan kekumuhan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Sakarta, telah dicanangkan program pembangunan terpadu yang mencakup kegiatan bidang fisik lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Karena itu, maka setiap perangkat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masyarakat perlu merespon dan mengantisipasi melalui perencanaan yang cermat serta melaksanakan secara efisien dan efektif

Program pembangunan terpadu pada dasarya adalah merupakan model pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, peran yang diberikan kepada individu bukan hanya sebagai subyek melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Dengan perkataan lain, model pembangunan berbasis rakyat: dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Menurut Sumodiningrat (2001:68) pembangunan yang berortentasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperanserta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menamati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat mengandung dimensi pengertian partisipasi yang emansipatif, artinya sedapat mungkin penentuan alokasi sumber sumber ekonomi semakin mengacu pada motto pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat (Purwoko, 2001: 58).

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa yang menjadi dasar penyelenggaraan program pembangunan terpadu adalah akibat: dari krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dampaknya dirasakan oleh hampir semua orang. Namun, dampak yang paling terberat dirasakan oleh masyarakat bawah. Dampak yang timbul sebagai akibat krisis ekonomi, antara lain sebagai berikut

Jumlah pengangguran yang semakin meningkat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja serta semakin kecilnya peluang kerja yang tersedia.
Menurunnya tingkat kesehatan dan gizi anak serta ibu hamil.
Semakin bertambahnya keluarga miskin.
Semakin menurunnya kualitas kehidupan sosial dan lingkungan fisik.

Untuk mengatasi persoalan persoalan di atas cukup banyak program atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang tidak tersentuh oleh berbagai program ataupun proyek.

Fokus, dari program pembangunan terpadu adalah sebagai upaya memadukan instansi teknis baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kotamadya dalam suatu kegiatan pembangunan secara bersamaan dengan pendekatan pada bina fisik lingkungan, bina ekonomi dan bina soslal.

BAB. III.

2008-10-05T07:21:00.000-07:00

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian.

Desain penelitian secara sederhana didefinisikan sebaga gambaran tentang proses penelitian yang hendak dilaksanakan. Kerlinger (sebagaimana dikutip Erna Widodo dan Mukhtar, 2000:144) memahami desain penelitian atau rancang bangun penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh, jawab untuk pertanyaan pertanyaan penelitian. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian. Secara singkat dapat dikatakan, desain penelitian adalah, semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Bertolak dari pengertian di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei. Data dan informasi yang akan diperoleh dari responden menggunakan kuesioner, sedangkan sekunder diperoleh dari dokumen dokumen ataupun hasil penelitian serta laporan laporan kedinasan yang disusun oleh perangkat pemerintah yang ada.

3.2. Operasional,Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjelasan mengenai aspek yang diteliti, sehingga dapat diamati dan diukur. Variabel variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1.

Kebijakan Pemerintah adalah segala peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelakanaan program pembangunan terpadu.
2.

Peranan Pemimpin Lokal adalah kewenangan atau penugasan yang diberikan dan atau melekat pada pelaku kebijakan yaitu Camat dan Lurah beserta perangkatnya, para Ketua Rukun Tetangga (RT), para Ketua Rukun Warga (RW), dan pengurus LKMD/K dalam melaksanakan program pembangunan terpadu.
3.

Pelayanan masyarakat adalah hasil yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari pelaksanaan program pembangunan terpadu berupa kondisi fisik lingkungan. yang semakin baik, kondisi ekonomi masyarakat yang cukup meningkat dari sebelumnya, serta hubungan inter dan antar warga masyarakat yang cukup harmonis.

Variabel bebas terdiri atas dua variabel vaitu Kebijakan Pemerintah dengan simbol X1 dan Peranan Pemimpin Lokal dengan simbol X2. Sedangkan variabel terikat adalah Pelayanan masyarakat dengan simbol Y.

Bertitik tolak dari definisi operasional variabel di atas, maka secara keseluruhan variabel yang akan diteliti baik variabel bebas maupun variabel terikat dapat digambarkan dalam model hipotetis sebagai berikut:

Skhema model hipotetis penelitian.

X1

Є

yx1

Y

yx1x2

X2

yx2

Legenda :

X1 = Kebijakan Pemerintah

X2 = Peranan Pemimpin Lokal

Y = Pelayanan masyarakat

yx1 = hubungan yang menunjukan besarnya pengaruh X1 terhadap Y

yx2 = hubungan yang menunjukan besarnya pengaruh X2 terhadap Y

Є = Variabel lain atau faktor lain yang diidentifikasi berpengaruh tetapi tidak ditelitik

= Hubungan a-simetris (pengaruh)

Adapun mengenai dimensi dan indikator dari variabel variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini, penjabarannya atau operasionalisasinya sebagaimana digambarkan dalam bentuk matriks sebagai berikut :

Tabel 3. 1.

Operasional Variabel Variabel Penelitian

Variabel

Operasional Variabel

Dimensi

Indikator

1

2

3

Kebijakan Pemerintah (X1)

1.

Fisik Lingkungan

*

Perbaikan jalan dan saluran drainase
*

Perbaikan Rumah Penduduk
*

Perbaikan Rumah Ibadah
*

Pembangunan sarana kebersihan
*

Pembangunan ruang terbuka hijau/taman warga

2.

Ekonomi

*

Pembentukan Warung Serba ada
*

Pemberian bantuan model bergulir
*

Peningkatan usaha pertahian dan penanganan pasca panen
*

Perbaikan pasaqr wilayan

3.

Sosial Budaya

*

Pemberian latihan keterampilan
*

Pemberian bantuan beasiswa
*

Pemberian bantuan keluarga miskin
*

Penyaluran kegiatan magang kerja anak murid tingkat SLTA
*

Pemberian bantuan sarana keagamaan

Peranan Pemimpin Lokal (X2

1.

Fisik Lingkungan

*

Perbaikan jalan dan saluran drainase
*

Perbaikan rumah penduduk
*

Perbaikan rumah ibadah
*

Pembangunan sarana kebersihan
*

Pembangunan ruang terbuka hijau/taman warga

2.

Ekonomi

*

Pembentukan Warung Serba adan (Waserda)

*

Pemberian bantuan modal bergulir
*

Peningkatan usaha pertanian dan penanganan pasca panen
*

Pemberian bantuan peralatan usaha
*

Perbaikan pasar wilayah

3.

Sosial Budaya

*

Pemberian latihan keterampilan
*

Pemberian bantuan beasiswa
*

Pemberian bantuan keluarga miskin
*

Penyaluran kegiatan magang kerja anak murid tingkat SLTA
*

Pemberian bantuan sarana keagamaan

Pelayanan Masyarakat (Y)

1.

Fisik Lingkungan

*

Perbaikan jalan dan saluran drainase
*

Pelaksanaan perbaikan rumah penduduk
*

Pelaksanaan perbaikan rumah ibadah
*

Pembangunan sarana kebersihan
*

Pembangunan ruang terbuka hijau/taman warga

2.

Ekonomi

*

Pembentukan Warung Serba adan (Waserda)
*

Pemberian bantuan modal bergulir
*

Peningkatan usaha pertanian dan penanganan pasca panen
*

Pemberian pasar wilayah

3.

Sosial Budaya

*

Pemberian latihan keterampilan
*

Pemberian bantuan beasiswa
*

Penyaluran kegiatan magang kerja anak murid tingkat SLTA
*

Pemberian bantuan sarana keagamaan

3.3. Populasi dan Sampel

3.3. 1. Populasi

Singarimbun dan Sofian Effendi (1989:152) mendefinisikan populasi adalah jumlah keseluruhan dan unit analisa yang ciri cirinya akan di duga. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Kepala Keluarga pada tiga Kelurahan obyek yakni Kelurahan Jelambar – Kecamatan Jelambar, Ke1urahan Teluk Gong Kecamatan Teluk Gong dan Kelurahan Duri Kecamatan Grogol, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berjumlah 27.401 kepala keluarga.

3.3.2. Sampel

Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah sejunilah 90 Kepala Keluarga. Teknik yang digunakan dalam, penarikan sampel adalah dengan cara sampel acak (random sampling) yang di ambil dari 3 (tiga) kelurahan obyek pada 3 (tiga) Kecamatan di Kotamadya Jakarta Barat yang menerima program pembangunan terpadu. Dalam penarikan sampel ini setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan, yaitu dengan mengadakan wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, untuk mendapatkan data, informasi dan keterangan lain yang diperlukan. Wawancara mendalam (deep interview) dilakukan kepada para pimpinan unit kerja yang memiliki proyek, observasi dilakukan pada proyek proyek yang dilaksanakan di Kelurahan obyek, dan kuesioner diberikan kepada para kepala keluarga.

b. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca, mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur literatur yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian.

3.4.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu jenis instrumen pengumpul data yang disampaikan kepada responden atau subyek penelitian yang mernuat sejumlah pertanyaan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada skala model Likert. Menurut Sugiyono (1998: 69), penggunaan skala Likert dalam penelitian adalah :

a. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fenomena sosial yang akan diteliti ditetapkan secara spesifik oleh peneliti sendiri, yang selanjutnya disebut variabel penetitian.

b. Dalam Skala Likert, variabel yang akan diteliti diukur dari indikator-indikator penunjuknya. Kemudian indikator ini dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.

c. Jawaban atas pertanyaan dan pernyataan setiap instrument yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif samapi dengan sangat negative yang dapat berupa kata kata serta untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban diberi skor yang tinggi untuk yang sangat positif dan yang terendah untuk yang sangat negatif,

Bertitik tolak dari penjelasan, Sugiyono, penskoran atas kuesioner skala model Likert yang digunakan dalam penelitian ini menujuk pada lima alternatif jawaban, yakni : Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju, baik untuk pernyataan pernyataan yang mendukung obyek maupun yang tidak mendukung obyek. Untuk pernyataan pernyataan yang mendukung obyek, skornya adalah sebaga berikut:

1. Sangat Setuju (SS) = 5

2. Setuju (S) = 4

3. Kurang Setuju (KS) = 3

4. Tidak Setuj u (TS) = 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Untuk menguji validitas kuesioner digunakan teknik statistik Korelasi Product Moment dari Pearson (Sugiono, 2000:213) dengan rumusan sebagai berikut :

Dimana :

n : Jumlah subyek

X : Skor setiap item

Y : Skor total

(X)2 : Kuadrat jumlah skor item

X2 : Jumlah kuadrat skor item

Y2 : Jumlah kuadrat skor total

(Y)2 : Kuadrat jumlah skor total

rxy : Koefisien korelasi

Sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya, terlebih dahulu dilaksanakan uji coba kuesioner penelitian. Dalam uji coba kuesioner penelitian ini dilakukan untuk sejumlah 30 kuesioner. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengetahui valid tidaknya item item pertanyaan yang sudari dipersiapkan. Dalam pelaksanaan uji coba kuesioner, unit informasinya diambil secara acak pada lokasi penelitian.

Setelah data diperoleh darti uiji coba kuesioner, dilakukan uji validitas terhadap item item jawaban responden untuk setiap variabel penelitian. Persebaran skor item item jawaban untuk setiap, variabel penelitian dibuat dalam bentuk tabulasi sebagaimana nampak pada lampiran. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian validitas dari item item jawaban untuk setiap variabel penelitian.

Hasil uji validitas variabel “Kebijakan Pemerintah (X1)” memperlihatkan bahwa terdapat sejumlah 6 (enam) item pertanyaan yang tidak valid, yang ditandai dengan nilai P lebih besar dari 0,05, untuk variabel “Peranan Pemimpin Lokal (X2) sebanyak 7 (tujuh) item pertanyaan, sedangkan variabel “Pelayanan Masyarakat (Y) sebanyak 9 (sembilan) item pertanyaan.

Adapun hasil perhitungan dari item item yang tidak valid tersebut tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.2.

Hasil uji validitas Kuesioner Kebijakan Pemerintah (X1),

Kuesioner Peranan Pemimpin Lokal (X2) dan Kuesioner Pelayanan Masyarakat (Y) yang tidak valid.

X1

X1

X1

Item

Nilai P

Item

Nilai P

Item

Nilai P

X1_3

0,602

X2 _4

0,129

Y_2

0,639

X1_6

0,418

X2 _8

0,844

Y_7

0,196

X1_13

0,809

X2 _12

0,092

Y_10

0,149

X1_21

0,708

X2 _17

0,929

Y_13

0,064

X1_25

0,400

X2 _21

0,091

Y_15

0,093

X1_28

0,602

X2 _24

0,185

Y_17

0,672

X2 _29

0,811

Y_22

0,558

Y_26

0,473

Y_28

0,214

Setelah pengujian validitas dilaksanakan, maka dilakukan pengujian reliabilitas atas instrumen/kuesioner yang sama digunakan formula Alpha Cronbach. Formula ini digunakan untuk melihat sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang relatif tidak bebeda bila dilakukan pengukuran Kembali terhadap gejala yang sama pada saat yang berbeda. Jadi, pengukuran reliabilitas berkenaan dengan konsistensi dan keakuratan pengukuran. Pengujian reliabilitas hanya dilakukan terhadap item item pernyataan yang valid yang terdapat dalam kuesioner.

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan formula Alfa Cronbach dengan rumus sebagai berikait : (Sugiyono, 2000:282)

Dimana : ri = reliabilitas internal seluruh instrumen

k = mean kuadrat antara subyek

Si2 = mean kuadrat kesalahan

St2 = varians total

Pengujian reliabilitas dengan teknik. Alfa Cronbach dilakukan untuk, jenis data interval.

Adapun hasil pengujian reliabilitas kuesioner kebijakan pemerintah, peranan pemimpin lokal dan pelayanan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Kebijakan Pemerintah (X1), Peranan Pemimpin Lokal (X2) dan Pelayanan Masyarakat (Y).

No.

Variabel

N

Mean

Variance

Stand.

Alpha

1

X1

24

95,7000

107,3897

10,3629

0,9129

2

X2

23

68,1333

70,8782

8,4189

0,9075

3

Y

21

62,8667

118,1885

10,8715

0,9413

Dari tabel tersebut tampak bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukan hasil yang bagus, yakni mendekati nilai 1. Ini berarti ketiga kuesioner reliabel, karena itu dapat digunakan untuk penelitian.

3.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan analisis data kuantitatif melalui pengolahan data statistik yaitu koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji F regresi, yang pengolahannya dilakukan dengan bantuan komputer.

1.

Regresi sederhana.

Untuk menguji ada tidaknya hubungan variabel menggunakan regresi sederhana dengan rumus

Ŷ = a + bx

Sedangkan untuk menaari besarnya pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan terhadap Y digunakan korelasi ganda.

2.

Korelasi Product Moment.

Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya atau kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikat (dependent variable).

Untuk memberikan interpretasi kuatnya pengaruh digunakan pedoman (Sugiyono, 2000:216).

Interval Koefisien Tingkat hubungan

0,02 0,199 sangat rendali

0,20 0,399 rendali

0,40 0,599 sedang

0,60 0,799 kuat

0,80 1,000 sangat kuat

3.

Uji Signifikansi Koefisien Korelasi.

Hubungan ini berlaku hanya terhadap sampel, dan agar berlaku terhadap populasi maka digunakan rumus uji signifikansi korelasi Product Moment sebagai berikut: (Sudjana, 1996: 3377)

dimana : t = tes signifikansi

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Selanjutnya harga t hitung dikonsultasikan dengan harga t tabel dengan ketentuan, bila t hitung > t tabel Ha ditenima.

Atau bila r hitung > r tabel, Ha diterima.

4.

Koefisien Detertminasi.

K.D = r kuadrat x 100 %

Hal ini dipengaruhi oleh r kuadrat x 100% dan sisanya ditentukan oleh faktor lain.

5.

Analisis Regesi Berganda

Yakni untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel tidak bebas dan sekaligus menentukan ketepatan prediksi (ramalan) besarnya variabel bebas terhadap varlabel tidak bebas. Koefisien korelasi regresi dengan simbol b, adapun rumus atau persarmaan regresinya adalah: (Sudjana, 1996: 387)

Y = a + b1X1 + b2X2

Dimana : Y = nilai variabel yang diprediksi

a = intercept constant

X1 dan X2 = variabel bebas

b = koefisien korelasi

Untuk mengetahui apakah rnasing masing koefisien regresi itu signifikan atau tidak, digunakan t-test

dimana: b = koefisien korelasi

sf = standar error koefisien regresi

Selanjutnya untuk menguji apakah regresi berganda, signifikan atau tidak, digunakan f test dengan memakai rumus : (Sudjana, 1996: 355)

dengan ketentuan :

JK reg = regresion surn of squares

JK res = residual sum of squares

N = jum1ah sampel

k = jumlah varlabel bebas

Nilai F tersebut dikonsultasikan dengan nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan dk, jika f test > F tabel maka regresi berganda signifikan (Ha diterima). Apabila sebaliknya, maka regresi berganda tidak signifikan (Ha ditolak).

Kemudian untuk mengetahui cermat tidaknya prediksi dari analisis regresi berganda, maka diuji dengan membandingkan nilai standar deviasi dan variabel y (Sdy) dengan nilal standar error estimasinya (SE est).

3.6. Rancangan Uji Hipotesis.

Dalam uji hipotetsis, data yang terkurnpul dibuat dalam tabulasi sederhana guna mempermudah dalam perhitungan. Selanjutnya dilakukan pengolahan dengan menggunakan metode statistik, yaitu untuk mengetahui atau berusaha mengungkapkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya pengaruh tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus regresi. Syarat untuk menetapkan rumus tersebut adalah variabel bebas harus berkorelasi dengan variabel terikat, sehingga analisis data yang akan digunakan terdiri dari dua rumusan yakni rumus korelasi dan rumus regresi.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7. 1. Lokasi

Lokasi penelitian adalah di 3 (tiga) Kecamatan, Kotamadya Jakarta Barat yakni Kecamatan Jelambar, Teluk Gong dan Grogol. Pemilihan lokasi dimaksud adalah karena pada Kecamatan tersebut terdapat Kelurahan Kelurahan yang menjadi obyek pelaksanaan program pembangunan terpadu dalam Tahun Anggaran 2000, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah.

Tabel 3.4.

Daftar Kelurahan Penerima Program Pembangunan Terpadu di wilayah Kotamadya Jakarta Barat.

No.

Kelurahan/Kecamatan

RW

RT

Anggota DEKIL

Jumlah KK

1

Jelambar

12

105

10

7.928

2

Teluk Gong

11

167

12

8.883

3

Duri, Grogol

12

146

12

7.823

Jumlah

35

418

34

24.634

Sumber : Bappeko Jakarta Barat

Rencana Kegiatan Program Terpadu di Tiga Kelurahan, Kotamadya Jakarta Barat, Tahun 2000.

3.7.2. Jadwal Penelitian

No.

Uraian Kegiatan

Tahun 2005

April

Mei

Juni

Juli

Agst

Sept

1

Persiapan dan Seminar UP

2

Pengumpulan Data

3

Pengolahan Data

4

Pengumpulan Tesis

5

Ujian Tesis

BAB IV

2008-10-05T07:18:00.001-07:00

BAB IV

HASEL PENELITIAN DAN PEMBARASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian mulai dari deskripsi data, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesa, pembahasan dan berbagai permasalahan yang ditemul dalam penetitian lapangan. Hasil penelitian ini berpedoman pada data hasil penyebaran kuesioner yang pengolahannya dengan bantuan komputer.

Untuk kebutuhan penelitian ini respondennya adalah 90 kepala kepala keluarga dari 3 Ke1urahan di Koatamadya Jakarta Barat yang menerima program. pembangunan terpadu pada tahun anggaran 2000. Ke1urahan. dimaksud adalah Kecamatan Jelambar, Teluk Gong dan Grogol

Dalam penelitian ini, setiap Keluraga ditetapkan sejumlah 30 kepala keluarga yang menjdi sumber informasi, yang ditentukan secara acak. Artinya, setiap kepala keluarga memillki kesempatan yang sama untuk menjadi unit informasi.

Penetapan kepala keluarga sebagai unit informasi adalah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini yakni untuk menghimpun informasi mengenai

pengaruh kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.

Walaupun unit informasinya untuk setiap Ke1urahan. ditentukan secara acak, namun diusahakan responden dimaksud berasal dari RT atau RW yang secara langsung mendapat program pembangunan terpadu. Sebagai gambaran akan dijelaskan jum1ah RT, RW dan kepala ketuarga untuk setiap Ke1urahan. obyek serta besarnya sampel yang diambil pada tabael berikut.

Tabel 4. 1.

Data RT, RW, Kepala Keluarga dan banyaknya sampel yang

diambil untuk setiap Ke1urahan obyek di Kotamadya Jakarta

Selatan.

No.	Kelurahan/Kecamatan	RW	RT	Jumlah KK	Jumlah Sampel
1	Jelambar	12	105	7.928	30
2	Teluk Gong	11	167	8.883	30
3	Duri, Grogol	12	146	7.823	30
	Jumlah	35	418	24.634	90

*) Penetapan penulis

Sumber : Bapeko Jakarta Barat

Rencana kegiatan Program Pembangunan Terpadu di Tiga Kelurahan, Kotamadya Jakarta Barat, Tahun Anggaran 2000

4.1.1. Deskripsi Data

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner secara berturut turut dideskripsikan sebarannya. Data data dimaksud yaitu kebijakan pemerintah (X,), peranan pemimpin lokal (X2) dan pelayanan masyarakat (Y).

Deskripsi data yang dimaksud diantaranya adalah skor terendah dan skor tertinggi sehingga nampak rentang datanya, nilai rata rata, standar deviasi, modus, median, varian, dan distribusi frekuensi yang disertai histogram. Data data tersebut dihitung secara komputerisasi dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 10.

4.1.1.1. Kebijakan Pemerintah

Distribusi frekuensi dari data variabel kebiajakan pemerintah yang diperoleh nampak pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Deskripsi Data Variabel Kebijakan Pemerintah

No	Ketrangan	Hasil
1.	Skor minimum	76
2.	Skor maksimum	107
3.	Range	31
4.	Mean	91,44
5.	Median	91
6.	Modus	90
7.	Standar deviasi	90
8.	Varian	27,55

Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa skor terendah (minirnum) yang diperoleh untuk variabel kebijakan pemerintah adalah 76 dan tertinggi (maksimum) adalah 107. Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa rentang datanya (range) adalah 31 (107 76). Selanjutnya untuk mean, modus dan mediannya masing masing sebesar 91,44, 90 dan 91. Sementara itu standar deviasinya = 5,25 dan variannya = 27,55

Sebagai gambaran bahwa untuk mengetahui kondisi kebijakan pemerintah di Kotamadya Jakarta Barat secara keseluruhan, digunakan pedoman interpretasi yang merujuk pada 5 (lima) interval seperti yang tertera pada Tabel 4.2 yang disusun berdasarkan skor ltem terendah sampai tertinggi. Skor terendah = 76 ( 76 x 1) menunjukkan bahwa semua jawaban atas 76 item pernyataan dalam kuesioner kebijakan pemerintah adalah 1 (sangat tidak setuju), sedangkan skor tertinggi = 380 (76 x 5) mengindikasikan semua jawaban atas 76 item, pemyataan dalam kuestoner kebijakan penierintah adalah 5 (sangat setuju).

Tabel 4.3

Pedoman Interpretasi Variabel Kebijakan Pernerintali

Interval

Kategori

76 137

138 199

200 261

262 323

324 - 380

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

Sebagaimana, dijelaskan pada (Tabel 4.2) di atas bahwa mean atau nilai rata rata yang diperoleh sebesar 91,44. Hasil ini apabila merujuk pada pedoman yang terdapat pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah tergolong sangat rendah, karena nilai rata ratanya berada pada interval 76 – 137.

Selanjutnya untuk distribusi frekuensi dari variabel kebijakan pemerintah berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4

Disiribusi Frekuensi Skor Kebijakan Pemerintah

No	Interval	Hasil	Presentase
1.	76 79	1	1,11
2.	80 83	4	4,44
3.	84 87	13	14,44
4.	88 92	36	40,00
5.	93 97	28	31,11
6.	98 J02	4	4,44
7.	103 107	4	4,44
Jumlah		90	100

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, ternyata data data yang terbanyak berada pada interval 88 92, yaitu sebanyak 36 data atau 40,00%. Sementara itu untuk data yang terendah berada pada interval 76 79, yaitu 1 data atau 1, 11 %.

Lebih jelasnya data data distribusi frekuensi di atas dapat digambarkan dalam bentuk historgram seperti tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1

Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kebijakan Pemerintah

4.1.1.2. Peranan Pemimpin Lokal

Data data untuk variabel peranan pemimpin lokal yang berhasil dihimpun, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5

Deskripsi Data varlabel Peranan Pemimpin Lokal

No	Ketrangan	Hasil
1.	Skor minimum	57
2.	Skor maksimum	78
3.	Range	21
4.	Mean	28,16
5.	Median	68
6.	Modus	67
7.	Standar deviasi	4,81
8.	Varian	23,14

Berdasarkan tabel 4.5 di atas tertihat bahwa skor terendah minimum yang diperoleh untuk variabel peranan pernimpin lokal adalah 57 dan yang tertinggi (maksimum) adalah 78. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa rentang datanya (range) adalah 21. Selanjutnya untuk mean atau nilai rata rata sebesar 68,16, modus = 67 dan mediannya = 68. Sedangkan standar deviasinya diketahui sebesar 4,81 dan variannya = 23, 14

Pedoman yang digunakan untuk menyimpulkan kondisi efektivitas peranan pemimpin lokal mengacu pada (lima) interval seperti yang tertera pada Tabel 4.6 yang disusun berdasarkan skor item tertendah sampai tertinggi. Skor terendah = 57 (57 x 1) menunjukkan bahwa semua jawaban atas 57 item penyataan dalam kuesioner peranan pemimpin lokal adalah 1 (sangat tidak setuju), sedangkan skor tertinggi = 285 (57 x 5) mengindikasikan semua jawaban atas 57 item pernyataan dalam kuesioner kepemimpinan adalah 5 (sangat setuju).

Tabel 4.6

Pedoman Interpretasi Variabel Peranan Pemimpin Lokal

No

Interval

Kategori

57 – 102

103 – 148

149 – 194

195 – 240

241 – 285

Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

Dari distribusi data di atas serta mengacu pada Tabel 4.5 terlihat bahwa mean atau nilai rata rata yang diperoleh sebesar 68,1.6. Nilai ini niencerminkan bahwa efektivitas peranan pemimpin lokal tergolong sangat rendah, karena nilai rata ratanya berada pada interval 57 102,

Selanjutnya untuk distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peranan Pemimpin Lokal

No	Interval	Frekuensi	Presentase %
1.	57 – 59	7	7,78
2.	60 – 62	4	4,44
3.	63 – 65	14	15,56
4.	66 – 68	21	23,33
5.	69 – 71	19	21,11
6.	72 – 74	16	17,78
7.	75 – 78	9	10,00
Jumlah		90	100

Sebagaimana terilhat pada tabel 4.7 di atas, data data yang berada pada interval 66 68 mendominasi data yang diperoleh untuk variabel peranan pernimpin lokal, yaitu sebanyak 23,33% Sedangkan data data yang berada pada interval 60 62 memiliki frekuensi yang paling kecil yaitu 4,44 %.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi variabel peranan pemimpin lokal, dapat dilihat pada historgram di bawah ini.

Gambar 4.2

Histogram Distribusi Frckuensi Skor Varlabel Peranan Pemimpin Lokal

4.1.1.3. Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan data untuk variabel pelayanan masyarakat, diperoleh distribusi data sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Deskripsi Data variabel Pelayanan Masyarakat

No	Ketrangan	Hasil
1.	Skor minimum	52
2.	Skor maksimum	79
3.	Range	27
4.	Mean	64,31
5.	Median	65
6.	Modus	66
7.	Standar deviasi	4,94
8.	Varian	24,40

Dari Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa, skor terendah minimum yang diperoleh untuk variabel pelayanan masyarakat adalah 52 dan tertinggi (maksimum) adalah 79. Dari tabel di atas terlihat bahwa rentang datanya adalah 27. Selanjutnya untuk mean atau nilai rata rata sebesar 64,31, modus = 66 dan nilal mediannya = 65. Sedangkan standar deviasinya = 4,94 dan variannya 24,40.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi pelayanan masyarakat: secara umum yang ada di Kotamadya Jakarta Barat, digunakan pedoman intepretasi yang merujuk pada (lima) interval seperti yang tertera pada Tabel 4.8 yang disusun berdasarkan skor item terendah sampai tertinggi. Skor terendah adalah 52 (52 x 1) menunjukkan bahwa semua jawaban atas 52 item pernyataan dalam kuesioner pelayanan masyarakat adalah 1 (sangat tidak setuju ), sedangkan skor tertinggi adalah 260 (52 x 5) mengindikasikan semua jawaban atas 52 item pemyataan dalam kuesioner pelayanan masyarakat adalah 5 (sangat setuju).

Tabel 4.9

Pedoman Interpretasi Variabel Pelayanan Masyarakat

No

Interval

Kategori

52 – 93

94 – 135

136 – 177

178 – 219

220 – 260

Sangat buruk

Buruk

Sedang

Baik

Sangat tinggi

Dari distribusi data vaniabel pelayanan masyarakat pada tabel 4.8 di atas terlihat bahwa incan atau nilai rata rata yang diperoleh = 64,31. Nilai ini mencerminkan bahwa pelayanan masyarakat di Koatamadya Jakarta Barat tergolong sangat buruk, karena nilai rata ratanya berada pada interval 52 93.

Selanjutnya untuk distribusi frekuensinya dapat dilifiat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 10

Distribusi Frekuensi Skor Pelayanan Masyarakat

No	Interval	Frekuensi	Presentase %
1.	52 – 55	5	5,56
2.	56 – 59	9	10,00
3.	60 – 63	26	28,89
4.	64 – 67	30	33,33
5.	68 – 71	16	17,78
6.	72 – 75	2	2,22
7.	76 – 79	2	2,22
Jumlah		90	100.00

Distribusi frekuensi skor untuk variabel pelayanan masyarakat, ternyata data data yang dominan berada pada interval 64 67 sebanyak 30 atau 33,33%. Sementara data data yang berada pada interval 72 75 dan 76 79 masing masing memiliki frekuensi yang paling kecil yaitu sebesar 2 atau 2.22%.

Selanjutnya, distribusi frek uensi variabel pelayanan masyarakat dapat dillhat pada historgram di bawah ini.

Gambar 4.3

Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pelayanan Masyarakat

4.1.2. Pengujian Persyaratan Analisis

Dalam penelitian ini pengujian. persyaratan analisis yang digunakan adalah uji normalitas data dan uji linieritas. Uji nortnalitas data dilakukan dengan menggunakan statistik Lilliefors, sedangkan untuk uji linieritas digunakan. persamaan regresi.

4.1.2.1. Uji normalitas data

Uji normalitas data vaniabel kebijakan pemerintah.

Hasil pengujian norrinalitas data untuk variabel kebi akan. pemerintah diperolefi nilai Lilliefors hitung (L hitung) sebesar 0.080 dan nilai signifikansi sebesar 0.200. Merujuk pada hasil itu, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data untuk varibel kebijakan pemerintah adalah normal, dimana nilai signiftkansi yang diperoleh. lebili besar dari 0.05.

Selain dapat dibuktikan dengan cara perhitungan statistik, normalitas data juga dapat dililiat dari diagram normalitas. Dari diagram. yang dihasilkan ternyata data data menvebar disepanjang garis diagonal, yang artinya datadata untuk variabel kebijakan pemenintah berdistribusi normal. (Iihat pada lampiran ).

Uji normalitas data variabel peranan pemimpin lokal.

Untuk varlabel kepernimpinan, berdasarkan perhitungan, diperoleh nila Lilliefors hitutig (L hitung) sebesar 0.089 dan nilai signifikansi sebesar 0.072. Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data untuk varibel kepemimpinan adalah normal dimana nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0.05.

Sementara itu dari diagrarri normalitas data, juga terlihat bahwa data data menyebar di sepanjang garis diagonal; yang bcrarti data data untuk variabel peranan pemimpin lokal. berdistribusi normal (lihat pada lampiran)

Uji normalitas data varlabel pelayanan masyarakat.

Pada data data vaniabel pelayanan diperoleh nilai Lilliefors hitung (L hitung) sebesar 0.071 dengan nilal signifikansi = 0.200, yang berarti lebih besar dari 0.05. Hasil ini menunjukkan suatu distribusi normal. Sementara itu dari diagram normalitas data, juga terlihat data data menyebar disepanjang gans diagonal, yang berarti data data untuk varlabel pelayanan masyarakat berdistribusi normal (1ihat pada lampiran).

4.1.2.2. Uji linieritas data

Uji linieritas variabel kebijakan pemerintah, terhadap pelayanan masyarakat.

Dari hasil pengujian linieritas data untuk varlabel kebijakan pemerintah terhadap variabel pelayanan masyarakat, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,944 dan signifikansi 0.545 (1ihat Lamipiran). Sementara itu, nilai F tabel pada taraf kepercayaan 95% dengan dk pembilang 24 dan dk penyebut 23 diketahui sebesar 2,04. hal ini menggambarkan bahwa variabel kebijakan pemerintah linier terhadap variabel pelayanan, karena nilai F hitung lebih kecil dari nilal F tabel dan nilai signifikansinya (0,545) lebih besar dari,0,05.

Uji linieritas variabel peranan pernimpin lokal. terhadap pelayanan masyarakat.

Nilai F hitung yang diperoleh untuk uji linieritas variabel peranan pemimpin lokal dengan pelayanan masyarakat adalah 0.830 dengan signifikansi 0.660 (lihat Lampiran). Nilai ini ternyata lebih kecil dari F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk pembilang 19 dan dk penyebut 18 yaitu. sebesar 2.19, demikian pula nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel peranan pemimpin lokal linier terhadap variabel pelayanan masyarakat.

4.1.3. Pengujian Hipotesis

4.1.3.1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah terbadap Pelayanan Masyarakat.

Hasil perhitungan statistik untuk pengujian hipotesis yang meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan regresi yang diperoleh dengan bantuan komputer, yaitu program SPSS ( Stativtical Product and Service Solutions versi 10, terangkum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik

Antara Variabel Kebijakan Pemerintah (X₁) dengan Pelayanan

Masyarakat (Y)

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	T Hitung
Kebijakan Pemerintah	0.165	1,666
Konstanta	49,262	1,666
Variebel Terikat R (Korelasi) R² (koefisien determinasi) T Tabel	: Pelayanan Masyarakat : 0.175 : 0.031 : 1.99

Sumber : Diolah berdasarkan Program SPSS for Windows R. 10 2002

Analisis korelasi

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui nilai koefisien korelasinya (r) sebesar 0.175. Nilai ini mencerminkan bahwa antara kebijakasn pemerintah dengan pelayanan masyarakat secara kualitatif mempunyai hubungan pengaruh yang tergolong sangat rendah. Hasil koefisien korelasi (r) yang positif (0.175) menunjukkan orientasi hubungan positif, dimana semakin tinggi/semakin baik kebijakan pemerintah yang dilaksanakan/dipedomani oleh aparatur Kotamadya Jakarta Barat, maka ekualitas pelayanan masyarakat juga akan meningkat.

Analisis koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0.032 atau dalam persentase = 3,2 %. Hal ini mencerminkan bahwa variabel bebas (kebijakan pemerintah) kurang mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (pelayanan masyarakat). Besaran angka koefisien determinasi tersebut juga menunjukkan bahwa kontribusi variabel kebijakan pemerintah terhadap variabel pelayanan masyarakat adalah 3,2 %. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 96,7%, dipengaruhi oleh variabel peranan pemimpin lokal dan variabelvariabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Analisis uji hipotesa ( Uji t )

Hasil perhitungan uji hipotesa diperoleh nilai t_hitungsebesar 1,666. Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesa yang dirumuskan, maka terlebih dahulu nilai t_hitungdibandingkan dengan nilai t_tabel. Apabila nilai t_hitunglebih besar dibandingkan dengan nilai t_tabel maka hipotesa nol (Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima. Nilal t_tabel pada taraf level of significant 5% ( = 0,05) dengan degree freedom (df) = 89 adalah sebesar 1.99. Dengan demikian, jika dibandingkan antara nilai thitun (1,666) dan nila t_tabel (1.99). Maka nilai t_hitunglebih kecil dibandingkan nilai t_tabel . Ini berarti, hipotesa nol (Ho) diterima dan Ha ditolak; atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan antara kebijakan pemerintah dengan pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakairta Selatan.

Analisis regresi sederbana

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansinya (0,099) lebih besar dari 0.05 dan nilai t hitung lebih kecil dari t-tabel. Hal ini, selain menyatakan bahwa hipotesa alternatif (Ha) tidak diterima, juga menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tidak dapat digunakan, sebagai prediksi yang baik.

Berdasarkan iabel 4.11 di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 49,262 + 0,165 X₁.

Berdasarkan persamaan di atas dlketahui nilai konstantanya sebesar 49,262. Secara matematis, nilai konstanta tersebut menyatakan bahwa pada saat kebijakan pemerintah benilai 0, maka pelayanan memiliki nilai 49,262.

Selanjutnya nilal positif (0.165) Yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (kebijakan pemerintah) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel kebijakan pemerintah dengan vartabel terikat (pelayanan masyarakat) adalah searah; dimana setiap kenaikan satu satuan variabel kebijakan pemerintah akan. menyebabkan kenaikan pelayanan sebesar 0. 165.

Persamaan di atas apabila digambarkan garis regresinya tampak sebagai berikut.

Gambar 4.4.

Garis Regresi Pengaruh Kebijakan. Pemerintah (X₁) terhadap Pelayanan Masyarakat (Y).

4.1.3.2. Pengaruh Peranan Pemimpin Lokal terhadap Pelayanan

Hasil perhitungan statistik antara peranan pernimpin lokal dengan pelayanan masyarakat terliliat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik

Antara Variabel Peranan Pemimpin Lokal (X₂) dengan Pelayanan Masyarakat

Variabel	Koefisien Regresi	T Hitung
Kebijakan Pemerintah	0.196	1.829
Konstanta	50,922	1.829
Variebel Terikat R (Korelasi) R² (koefisien determinasi) T Tabel	: Pelayanan : 0.191 : 0.037 : 1.99

Sumber : Diolah berdasarkan Program SPSS for Windows R. 10.2002

Analisis korelasi

Nilai koefisien korelasi antara peranan pemimpin lokal dengan pelayanan niasyarakat, sebagaimana yang tampak pada Tabel 4.12 di atas adalah 0.191. Besaran angka koefisien korelasi tersebut secara kualitatif tergolong sangat rendah Selanjutaya, diketahui pula. bahwa angka koefisien korelasi bernilal positif (0.19l). Hal ini menunjukkan orientasi hubungan yang searah antara peranan, peimimpin lokal dengan pelayanan masyarakat, dimana apabila peranan pemimpin lokal semakin baik, maka pelayanan juga akan meningkat.

Analisis koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.037, atau dalam persentase sebesar 3,7 %. Hal ini mencerminkan bahwa varlabel bebas (peranan pemimpin lokal) kurang mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (pelayanan masyarakat). Kontribusi variabel bebas (peranan perninipin lokal) terhadap perubalian variabel terikat (pelayanan masyarakat) hanya bernilai 5%. Adapun sisanya, yaitu sebesar 95%, dipengaruhi oleh variabel kebijakan pemerintah dan variabel variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Analisis uji hipotesa(Uji t)

Dari pengujian hipotesa diperoleh nilal t_hitung sebesar 1.829. Nilai ini ternyata lebih kecil dari nilai t_tabel pada taraf level oj'significant 5% (= 0,05) dengan degree offteedom (df) = 89 yaitu sebesar 1,99. Ini berarti hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak; atau dengan kata lain: tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peranan pemimpin lokal dengan pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat.

Analisis regresi sederhana

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansinya (0,071) lebih besar dari 0,05) dan nilai t_hitunglebih kecil dari Mabel. Elal ini, selain menyatakan bahwa hipotesa alternatif (Ha) tidak diterima, juga menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tidak dapat digunakan. sebagai prediksi yang baik.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 50,922 + 0,196 X₂

Berdasarkan persamaan di atas diketahui nila konstantanya sebesar 50,922. Secara matematis, nilai konstanta tersebut menyatakan bahwa pada saat peranan pemimpin lokal bernilai 0, maka pelayanan masyarakat memiliki nilai 50,922

Selanjutnya nilal positif (0.196) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (peranan pemimpin lokal) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel peranan pernimpin lokal dengan variabel terikat (pelayanan masyarakat) adalah searah; dimana setiap kenaikan satu satuan variabel peranan pemimpin lokal akan menyebabkan kenaikan. pelayanan sebesar 0.196.

Persamuan di atas apabila digambarkan garis regresinya tampak sebagai berikut.

Gambar 4.5.

Garis Regresi Pengaruh Peranan Pemimpin Lokal (X₂) terhadap Pelayanan Masyarakat (Y).

4.1.3.3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah (X₁) dan Peranan Pemimpin Lokal (X₂) terhadap Pelayanan Masayarakat (Y).

Secara bersama sama (simultan) hasil perhitungan statistik yang diperoleh terangkum pada tabel berikia ini.

Tabel 4.13

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik

Antara Variabel Kebijakan Pemerintah (XI) dan Peranan Pemimpin

Lokal (X2) dengan Pelayanan Masyarakat (Y)

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	T Hitung
Kebijakan Pemerintah	0.123	2,398
Peranan pemimpin lokal	0,158	2,398
Konstanta	43,319
Variebel Terikat R (Korelasi) R² (koefisien determinasi) T Tabel	: Pelayanan Masyarakat : 0.229 : 0.052 : 2,71

Sumber : Diolah berdasarkan Program SPSS for Windows R. 10 2002

Analisis korelasi

Dari hasil perhitungan secara simultan, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.13 di atas, diperoleh angka korelasi sebesar 0.229. Nilai ini ternyata lebih besar dari angka korelasi yang diperoleh, secara parsial. Besaran angka korelasi sebesar 0.229 secara kualitatif mempunyai hubungan yang tergolong sedang. Hasil koefisien korelasi (r) yang positif (0.229) menunjukkan orientasi hubungan positif, dimana apabila kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal semakin baik, maka pelayanan juga akan meningkat,

Analisis koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0.052, atau dalam persentase sebesar 5,2%. Hal ini mencerminkan bahwa variabel bebas (kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal) kurang mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (pelayanan). Kontribusi variabel kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal terhadap perubahan variabel terikat (pelayanan) adalah 5,2 %. Adapun sisanya, yaitu sebesar 94,8 %, dipengaruhi oleh variabel variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini (selain variabel kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal).

Analisis uji hipotesa ( Uji F)

Hasil perhitungan uji hipotesa diperoleh nilai F_hitungsebesar 2,398 Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesa yang dirumuskan, maka terlebih dahulu nilai F_hitungdibandingkan dengan nital F_hitungApabila nilai F_hitunglebih besar dibandingkan dengan nilai Ftabel maka hipotesa nol (Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima.

Nilai F_tabelpada taraf level of significant 5% ( = 0,05) dengan degree offreedom (df)= 89 adalah. sebesar 2,7 1. Dengan demikian, jika dibandingkan antara nilai F_hitung(2,398 dan nilal F_tabel (2,71), maka nilai F_hitunglebih kecil dibandingkan nilai F_tabel.Ini berarti, hipotesa nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak; atau dengan kata lain: tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal dengan pelayanan terhadap masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat.

4.2. Pembabasan Hasil Penelitian

Setelah diuraikan hasil perhitungan beserta analisis yang disajikan secara singkat, maka pada bagian ini akan dijelaskan pembahasan yang berkenaan dengan hasil perhitungan yang telah diperoleh.

4.2.1. Kebijakan Pemerintah.

Dengan perhitungan statistik deskriptif, diperoleh nilai rata rata variabel kebijakan pemerintah sebesar 91,44. Nilai ini, apabila mengacu pada pedoman interpretasi untuk variabel kebijakan pemenintah, temyata masuk dalam kategori sangat rendah. Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah disini mencakup faktor internal yakni: seberapa besar pemahaman aparatur mengenai berbagai ketentuan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan terpadu, dan faktor eksternal yaitu: bagaimana mengiplementasikan ketentuan peraturan mengenai program pembangunan terpadu. Dari kenyataan ini dapat dijelaskan bahwa secara internal maupun eksternal, kebijakan pemerintah masih tergolong sangat rendah. Bertolak dari kondisi detntukan maka keinginan dan kemauan aparatur untuk memberikan pelayanan secara mak simal dan sungguh sungguh masih sangat kurang, sehingga belum dirasakan manfaatliya secara optimal oleh masyarakat. Dengan kondisi demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan. pemerintah mengenai program pembangunan terpadu amat sulit untuk diimplementasikan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena pada kenyataannya, aparatur lebih melihat bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, merupakan peluang untuk menciptakan berbagai usulan proyek yang pada gilirannya proyek dimaksud belurri merupakan kebutuhan masyarakat.

Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan pelayanan masyarakat tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan. dengan tingkat hubungan hanya sebesar 0.175 dan koefisien detenninasi 3,1 %. Meskipun tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan, ternyata kontribusinya hanya sebesar 3,1 %. Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap kualitas pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat pada ke1urahan kelurahan program pembangunan terpadu di Kotamadya Jakarta Barat.

Secara teoritis sebarusnya kebijakan pemerintah tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi kebijakan pemerititah sebagagai penuntun dalam menggerakan aparatur dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, program atau sebagal arati yang menggerakkan dalam penentuan tujuan pembangunan yakni membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain bahwa kebijakan pemerintah cukup memiliki peran sentral dalam mengarahkan tindakan seseorang dan menentukan kualitas kinerjanya.

4.2.2. Peranan Pemimpin Lokal.

Berdasarkan informasi vang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner, ternyata peranan pemimpin lokal di Kotamadya Jakarta Barat rnasih terkategori sangat rendah. Hasil ini menggambarkan bahwa peranan peminipin lokal di Kotamadya Jakarta Barat masih tidak maksimal mempengeruhi pelaksanaan program pembangunan terpadu padahal seyogyanya pernimpin lokal mengambil peran sentral dalam melaksanakan program pembangunan terpadu di wilayahnya. Namun dalam kenyataannya peran pernimpin lokal ini sangat kurang, bahkan adanya proyek proyek yang dilaksanakan di daerahnya tidak diketahui. Selain ltu, pada umumnya proyek proyek yang dilaksanakan di daerahnya dikerjakan oleh aparat teknis Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat atau Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui pihak ketiga (konsultan). Hal ini mestinya menjadi pusat perhatian khusus sekaligus bahan koreksi diri segenap unsur pimpinan lokal di Kotamadya Jakarta Barat khususnya pada kelurahan kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program pembangunan terpadu. Karena, dengan kondisi kualitas hubungan variabel peranan pemimpin lokal dengan variabel pelayanan masyarakat yang sangat rendah (r = 0,191), dan dengan kontribusi hanya 3,7 %, maka hal itu menunjukkan bahwa peranan pemimpin lokal di Kotarnadya Jak arta Selatan kurang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4.2.3. Pelayanan Masyarakat.

Berdasarkan analisis deskriptif atas data data pelayanan yang diperoleh dari responden teryata kualitas pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat tergolong kurang baik. Namun, prestasi ini bukan semata mata karena pengaruh kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal di Kotamadya Jakarta Barat, melainkan lebih disebabkan oleh variabel variabel lain. diluar dua variabel tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari dua faktor tersebut yang cuma 5,2 %. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa faktor faktor atau variabel variabel yang lebih dominan mempengaruhi pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta, Selatan bukanlah variabel kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi dua variabel tersebut masih relatif kecil, sehingga memerlukan perbaikan atau peningkatan. Upaya ke arah ini penting dilakukan, karena meskipun kontribusi dua variabel tersebut secara bersama sama relatif kecil, namun berinakna positif dan signifikan. Itu artinya apabila kondisi dua variabel tersebut diperbaiki, maka kualitas pelayanan masyarakat juga akan lebih baik. Hal inilah yang tampaknya menjadi tantangan bagi aparatur di Kotamadya Jakarta Barat dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanannya terhadap masyarakat.

BAB V

2008-10-01T12:02:00.000-07:00

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penelitian ini dilatar belakang oleh kenyataan bahwa pelaksanaan program pembangunan terpadu pada sejumlah kelurahan obyek penelitian memperlihatkan hasilnya yang kurang memberi manfaat kepada masyarakat. Banyaknya keluhan dari masyarakat mengenal pekerjaan fisik pembangunan yang lebih banyak dikerjakan oleh pihak ketiga (konsultan) dengan hasil pekedaan yang kurang baik, juga tidak adanya koordinasi dengan para pemimpin lokal baik Pemerintah Ke1urahan. maupun Pimpinan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

2. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat adalah : Apakah terdapat pengaruh kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal di Kotamadya Jakarta Barat dalam hal pelaksanaan program pembangunan terpadu terhadap pelayanan masyarakat, baik secara parsial maupun secara bersama sama?

3. Untuk dapat memberi jawaban, diajukan tiga hipotesis penelitian adalah (1) terdapat pengaruh positif kebijakan pemerintah terhadap pelayanan masyaraktat, (2) terdapat pengaruh positif peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat, dan (3) terdapat pengaruh positif kebijakan. pemerintah dan peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat.

4. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, dalam penelitian ini diambil 90 sampel penelitian pada 3 kelurahan di Kotamadya Jakarta Barat yang menerima program pembangunan terpadu pada tahun anggaran 2000 (setiap ke1urahan ditetapkan 30 sampel dari masyarakat) yang diambil secara acak Kepada 90 responden tersebut diberikan kuesioner, yang mencakup kebijakan pemerintah, peranan pemimpin lokal dan pelayanan masyarakat.

5. Hasil analisis data atas jawaban jawaban responden dianalisis dengan menggunakan teknik analisis korelasi, koefisien detenninasi, mest dan regresi sederhana.

6. Dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

a. Kondisi kebijakan pemerintah mengenai program pembangunan terpadu di Kotamadya Jakarta Barat tergolong sangat rendah, peranan pemimpin lokal terkategori sangat rendah dan pelayanan masyarakat tergolong kurang baik.

b. Terdapat pengaruh positif kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat, baik secara parsial maupun bersama sama. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan pada konstelasi hubungan kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal terhadap pelayanan masyarakat.

5.2. Saran saran

Dengan mengacu kepada beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka pada kesempatan ini disampaikan saran saran sebagai berikut:

Kondisi obyektif pelaksanaan program pembangunan terpadu pada dasamya lebih cenderung untuk pemecahan masalah yang bersifat sesaat. Hal ini mengakibatkan kebijakan pemerintah dan peranan pemimpin lokal yang tidak jelas sehingga nampaknya program pembangunan terpadu tersebut belum mermiliki visi dan misi yang jelas. Oleh karena itu, agar program pembangunan terpadu ataupun program program lain. yang menyentuh langsung kebutuban masyarakat, dalam penyusunan kebijakannya seyogyanya melibatkan masyarakat (stakeholders). Pelibatan. ini dimaksudk an agar inasyarakat sudah sejak awal diberi ruang untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan yang ada.
Dalam kaitannya dengan peranan pemimpin lokal, kiranya menjadi perhatian yang lebih serius bagi perumus kebijakan pembangunan untuk lebih memberikan peran yang sesuai dengan tingkatan pemimpin yang dimilikinya. Hal ini dimungkinkan karena merekalah yang paling terdepan berhadap dengan pelayanan masyarakat, merekalah penghimpun awal dari berbagai aspirasi masyarakat untuk selanjutnya dituangkan kedalam usulan-usulan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya. Dalam hal interpretasi kebijakan. pemerintah mengenai program pembangunan, peranan pemimpin lokal (RT, RW dan Ke1urahan serta Dewan Ke1urahan) sangat penting, sebab dapat menyebarluaskan informasi mengenai program. pembangunan terpadu kepada masyarakat.
Untuk meningkatkan kemampuan para pemimpin lokal dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan seyogyanya memberikan kesempatan meningkatkan keterampilan baik secara manejerial maupun teknis melalui pendidikan ataupun pelatihan yang sistematis.
Kiranya perlu dikembangkan proses pemilihan kepemimpinan lokal yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat. Hal ini diharapkan agar, para pemimpin lokal yang sudah terpilih tersebut memiliki tanggung jawab moral terhadap pemilihnya.
Sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian ini ada baiknya dilakukan studi lebih lanjut, berupa studi kualitatif untuk mengungkap misteri dibalik rendahnya respon masyarakat baik mengenal kebijakan pemerintah, peran pemimpin lokal maupun pelayanan masyarakat. Hal ini akan lebih menunjang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang saat ini sedang digiatkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SKRIPSI DAN TESIS

sponge

BAB I

bab II

BAB. III.

BAB IV

BAB IV

No

Tabel 4.3

Disiribusi Frekuensi Skor Kebijakan Pemerintah

No

Interval

Jumlah

Pedoman Interpretasi Variabel Peranan Pemimpin Lokal

No

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peranan Pemimpin Lokal

Interval

Jumlah

Gambar 4.2

Tabel 4. 8

Tabel 4.9

Pedoman Interpretasi Variabel Pelayanan Masyarakat

No

Distribusi Frekuensi Skor Pelayanan Masyarakat

Interval

Jumlah

Gambar 4.3

Tabel 4.11

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik

Variabel Bebas

Variabel

Y = 50,922 + 0,196 X2

Variabel Bebas

Koefisien Regresi

BAB V

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Y = 50,922 + 0,196 X₂